ROTASI Komisi di DPR RI biasa dilakukan. Selain untuk penyegaran, pergantian tugas pembidangan Itu -terkadang juga untuk pemerataan "kesejahteraan" bagi anggota. Maka, yang semula duduk di "komisi kering" sesekali juga bisa menempati "komisi basah".

Namun, tidak semua anggota DPR RI mengejar posisi yang akan memberikan tawaran menggiurkan dari partner kerjanya di eksekutif. Bahkan, ada yang memilih bidang tugas yang lebih banyak memeras otak dan keringat, karena lebih banyak berhubungan dengan nasib rakyat kecil. Antara lain kaum petani dan nelayan.

"Sejak dilantik menjadi anggota DPR RI, saya memang sudah tertarik menggeluti bidang yang berkaitan dengan petani dan nelayan. Walau ada kesempatan rotasi (pertukaran) komisi tiap setahun, saya lebih memilih tetap berada di Komisi IV yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan," cetus Mufid A Busyairi, anggota Komisi IV DPR RI pada saat menyampaikan "Laporan Publik Satu Tahun di DPR RI 2004-2005" di Jepara, baru-baru ini.

Mengapa? Menurut anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) dari daerah pemilihan (Dapil) Jateng 2 (Demak, Kudus, Jepara) itu, Komisi IV sudah sesuai dengan kondisi mayoritas masyarakat yang diwakilinya. "Rakyat yang saya wakili dari tiga kabupaten, Jepara, Kudus, dan Demak sebagian besar adalah kaum petani dan nelayan. Maka, saya tidak tertarik untuk pindah di komisi lain," tegas Mufid.

Sering ke Pelosok

Selain tugas komisi, dia yang berasal dari Jepara itu juga sering terjun ke pelosok desa mengemban tugas fraksi dan partai untuk membantu persoalan yang dihadapi konstituennya. Maka, dia pun aktif menyoroti persoalan rencana pembangunan PLTN Muria, SUTET PLTU Tanjung Jati B yang sempat menimbulkan keresahan warga. Juga menyoroti persoalan perburuhan.

Laporan publik yang dilakukan Mufid adalah yang kali pertama dilakukan oleh wakil rakyat kepada "Bos" (baca: rakyat yang diwakilinya) untuk Dapil Jateng 2. Paradigma baru yang diusung Mufid itu adalah sekadar mengulang kebiasaan dia yang sejak dilantik, 1 Oktober 2004 lalu, memang sudah rajin turun ke bawah.

Bupati Jepara Drs H Hendro Martojo MM yang ikut menghadiri laporan publik Mufid A Busyairi justru menyarankan kegiatan serupa pada masa mendatang juga mengundang kaum pelajar sebagai pemilih pemula, sekaligus untuk pendidikan politik.

Mufid bersama sejumlah kawannya dari Komisi IV, menurut rencana Selasa (27/12) pagi ini kembali ke Jepara. Kunjungannya itu untuk pengumpulan data bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, yang selama ini belum ada. Hal itu, kata Mufid, untuk memberikan kepastian hukum bagi pengembangan dan perlindungan wilayah pesisir. Selain itu, Komisi IV sekarang ini tengah menggodok RUU tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, yang akan memberikan paradigma baru bahwa para penyuluh adalah kawan petani bukan pemberi instruksi. (Sukardi-17s)