WONOSOBO - Fraksi Partai Golkar (FPG) dan FPP menolak atau keberatan terhadap pembahasan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Wonosobo tahun 2006. Sementara FPDI-P mengusulkan dua opsi tentang pembahasan RAPBD tersebut.

Hal itu mengemuka dalam sidang paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi atas nota keuangan RAPBD tahun 2006, baru-baru ini.

Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Joko Wiyono BSc, pandangan umum disampaikan Drs Azis NH dari FPDI-P, Ahmad Syaefulloh (FKB), Suyono SAg (FPG), K Abdul Hamid (FPP), dan Adi Nugroho ST (FPAN).

Juru bicara FPG Suyono menyatakan keberatan untuk membahas nota keuangan RAPBD tahun 2006. Karena itu, dia minta agar pembahasan tersebut ditunda.

FPG mempertanyakan konsistensi bupati dalam penyusunan RAPBD. Dalam hal ini, FPG menilai bahwa bupati belum siap menyampaikan masalah yang menyangkut Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Disisi lain, FPG mengingatkan supaya Musrenbang jangan dikesampingkan.

Sehubungan dengan itu, FPG merekomendasikan pencabutan terhadap Perda Rencana Strategis (Renstra) tahun 2002-2006, serta mengusulkan pembuatan Perda RPJMD.

Senada dengan itu, FPP juga menyatakan keberatan terhadap pembahasan RAPBD tahun 2006. FPP menyebut, sampai sekarang RPJMD belum selesai. Selain itu, RAPBD juga belum mengacu pada Musrenbang dan aspirasi yang diserap selama masa reses DPRD. Mengenai defisit ataupun surplus anggaran, FPP menilai hal itu bukan sebagai indikator keberhasilan.

Pada kesempatan itu, FPG menyoroti penggunaan dana tidak tersangka yang tidak sesuai. Disebutkan, dana tidak tersangka telah digunakan untuk pembangunan jalan Kertek-Selomerto, lomba K3 RT di Kota Wonosobo dan lainnya.

FPDI-P melalui pandangan umumnya mengusulkan dua opsi untuk penyusunan RAPBD tahun 2006. Opsi pertama, RAPBD dibahas sesuai dengan Musrenbang. Opsi kedua berupa penundaan pembahasan RAPBD dengan mendahulukan RPJMD. Fraksi terbesar di DPRD tersebut menilai RAPBD tahun 2006 disusun dengan mengacu pada Perda Rencana Strategis. Namun RAPBD belum mengakomodasi hasil Musrenbang.

FKB justru menilai, RAPBD tahun 2006 sebagai suatu prestasi. RAPBD tahun 2006 mengalami surplus anggaran. Pada RAPBD, selain untuk meningkatkan infrastruktur, juga mengembangkan bidang pendidikan, kesehatan, dan dana perimbangan.

Adi Nugroho selaku juru bicara FPAN menilai, perencanaan anggaran masih belum sesuai dengan mekanisme. FPAN berharap, penyusunan RAPBD lebih mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Guna menanggapi pandangan umum fraksi, jawaban eksekutif diagendakan akan disampaikan di depan sidang paripurna DPRD, Rabu (28/12). (P55-39d)