TOKYO - Jepang membuat perubahan besar dalam kebijakan pertahanannya. Tokyo menyetujui kerja sama rudal pertahanan dengan Amerika Serikat. Proyek kerja sama itu bertujuan memproduksi versi lanjutan sistem rudal AS.

Sistem pertahanan tersebut dipastikan dapat menangkis dan menghancurkan serangan rudal-rudal musuh sebelum mencapai sasarannya.

Menteri Sekretaris Kabinet Shinzo Abe mengatakan Jepang membutuhkan sistem pertahanan untuk membela diri dari serangan rudal balistik. Sistem pertahanan itu tetap didasarkan pada hukum internasional yang berlaku.

Perubahan kebijakan Jepang itu dipicu oleh kekhawatirannya pada ancaman Korea Utara. Pyongyang sampai saat ini terus meningkatkan kemampuan rudalnya.

Selain itu, Tokyo belakangan ini juga menganggap Beijing sebagai ancaman di kawasan Asia Timur. Namun China membantah anggapan Jepang tersebut.

Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi telah menandatangani anggaran mengenai sistem pertahanan baru tersebut. Sedikitnya dana 25 juta dolar AS (sekitar Rp 250 miliar) akan dikucurkan untuk tahap awal program kerja sama rudal tersebut.

Secara keseluruhan, program itu diperkirakan memakan waktu sembilan tahun. Pihak Jepang akan menanggung biaya lebih dari satu miliar dolar AS. Namun secara politik, kerja sama rudal pertahanan itu merupakan isu yang sensitif.

Jepang selama ini menganut sistem konstitusi damai yang membatasi kemampuan persenjataan negara itu. Karena itu, banyak pengamat mengatakan keputusan pemerintah telah melanggar konstitusi Jepang.

Menurut kesepakatan kerja sama tersebut, sebagian produk rudal itu akan dijual ke Amerika Serikat. Ketentuan itu secara teknis melanggar embargo Jepang untuk menjual senjata. Namun para pejabat pertahanan Jepang mengatakan, pelanggaran itu tidak bisa dielakkan.(rtr-ben-25)