JAKARTA - Sejumlah kalangan memprotes kebijakan pemerintah tak menjadwalkan ulang pembayaran utang yang jatuh tempo tahun depan. Mereka menilai pemerintah telah mengorbankan kepentingan masyarakat demi menjaga kredibilitas di mata donatur. Padahal sejumlah negara donatur akan menaikkan suku bunga pinjaman.

''Pilihannya ternyata lebih baik BBM naik terus, meroket tidak karuan,'' kata Direktur Eksekutif Perkumpulan PraKarsa Binny Buchori di Jakarta, kemarin.

Binny mengungkapkan, akibat tak ingin penjadwalan ulang, beban keuangan yang ditanggung Angaran Pendapatan dan Belanja Negara 2006 akan semakin berat.

''Sebab sepertiga dari total APBN 2006 sekitar Rp 600 triliun akan digunakan untuk membayar utang,'' ujarnya.

Dengan demikian, sejumlah program pembangunan lain bakal dikorbankan. Termasuk, anggaran pendidikan, perbaikan gizi masyarakat, serta penanganan pengangguran dan kemiskinan.

Hal senada juga diungkapkan pengamat ekonomi Imam Sugema. Menurut Imam pemerintah sebenarnya mempunyai pilihan lain untuk mengurangi beban APBN 2006 selain meminta penjadwalan utang. Antara lain, restrukturisasi utang dan pemotongan utang.

''Kita bisa melakukan negosiasi dan meringankan utang dalam bentuk apapun," ujar Imam yang juga Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef).

Kekhawatiran serupa sebelumnya juga dilontarkan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta. Dia telah memperingatkan tentang beban utang yang jatuh tempo tahun ini dan seharusnya menjadi prioritas tim ekonomi. ''Kita jangan mau disebut good boy dululah,'' ujar Paskah baru-baru ini.

Di sisi lain, Menteri Perekonomian Boediono justru optimistis, seluruh utang luar negeri dan dalam negeri masih dapat diatasi APBN 2006. Karena itu pemerintah tak akan meminta penjadwalan utang tahun ini kepada para kreditor. Apalagi seluruh kebijakan dan pengelolaan utang telah ditetapkan bersama DPR. Pemerintah tinggal lebih selektif untuk mencari formulasi keringanan pembayaran utang

Seperti diketahui, dalam APBN 2006, pembayaran bunga utang yang jatuh tempo mencapai Rp 73,47 triliun dan pembayaran utang pokok Rp 60,38 triliun. Per Maret 2005, total utang pemerintah Rp 1,282 triliun atau telah mencapai 52 persen produk domestik bruto. Nilai utang ini dipastikan terus membengkak apalagi para negara kreditor sudah mulai menaikkan bunga pinjaman. Hingga Maret silam, komposisi utang pemerintah berdasarkan jenis mata, 21 persen terdiri mata uang yen Jepang dan 14 persen dolar Amerika Serikat. Sisanya, dalam mata uang lain.(A20-59)