BANYAK hal menarik dari konferensi internasional ke-6 tentang Ekonomi dan Keuangan Islam (The 6 th International Conference on Islamic Economic and Finance) yang dilangsungkan di Jakarta belum lama ini. Ada 30 makalah yang dibahas dalam konferensi itu, baik dari aspek perekonomian, perbankan syariah, investasi, pasar modal, kerja sama keuangan maupun hukum.

Dalam acara yang dihadiri 300 peserta dari 38 negara itu Wapres Jusuf Kalla meminta mulai tahun 2006 bank-bank syariah hendaknya mempersiapkan diri untuk mengambil alih penanganan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

Para peserta pun, hampir dalam setiap forum konferensi juga punya keinginan dan nuansa agar posisi lembaga keuangan dan perbankan syariah menguat dan secara bertahap mengambil peran dalam perekonomian di negara muslim. Tiga prioritas yang mendesak dibenahi adalah kualitas SDM , penguatan infrastruktur perbankan dan lembaga keuangan, serta aspek institusional kepastian hukum.

Tiga hal tersebut diharapkan bisa mendapatkan perhatian yang serius dari negara-negara muslim. Bak gayung bersambut, Direktur Eksekutif IMF Abbas Mirakhor pun siap membantu sepenuhnya untuk kerja sama dalam pengembangannya karena bank syariah mulai diminati dan dipandang lebih menguntungkan.

Rekomendasi

ADA sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dalam konferensi tersebut, yang dapat disarikan sebagai berikut:

Pertama, negara muslim hendaknya menjamin kerangka hukum dan institusional yang dapat mendorong penggunaan dan pengembangan keuangan syariah. Selain itu bisa menaruh perlakuan yang adil terhadap pelaku ekonomi dan lembaga keungan Islam.

Kedua, bank syariah dan lembaga keuangan Islam di negara muslim segera mengambil peran yang lebih besar dalam pembiayaan kegiatan industri dan pertanian dengan melibatkan para wirausahawan.

Ketiga, diperlukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan sistem syariah. Peranan lembaga training dan perguruan tinggi haruslah menjadi perhatian utama.

Keempat, mendorong Islamic Research and Training Institute (IRTI) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi segera mengambil inisiatif dalam penggalakan pengajaran ekonomi Islam, termasuk di dalamnya dengan cara pembelajaran jarak jauh dan konferensi dengan video.

Kelima, mendesak negara-negara muslim agar menggunakan model keuangan yang sesuai dengan syariah dan menghindari aktivitas keuangan yang berbasis bunga karena akan berekses pada ketidakstabilan ekonomi.

Bersamaan dengan konferensi itu juga digelar pertemuan antara International Cooperation for the Development of Private Sector (ICD), lembaga milik Islamic Development Bank (IDB) yang mengurusi investasi swasta dan beberapa pengusaha Indonesia. Enam investor Timur Tengah yang hadir, yakni Trade Finance and Promotion Directorate milik IDB, Bank of Sharjah (Dubai), National Commercial Bank (Arab Saudi), Saudi Economic and Development Company, Blue Star Group, dan Amlak Finance (Uni Emirat Arab). Ini kali pertama investor Timur Tengah bersama-sama mengunjungi Indonesia.

Menurut Direktur IDB Ahmad Hariri, dewasa ini Indonesia termasuk negara yang diincar para pengusaha asal Timur Tengah. Setelah peledakan menara kembar WTC New York pada 11 September 2001, sekitar 1,4 triliun dolar AS dana Timur Tengah telah ditarik dari AS dan Eropa. Sebagian dari dana tersebut sedang mengintai Indonesia, mencari lahan investasi baru yang lebih nyaman dan aman dari berbagai tuduhan terorisme.

Namun, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi apakah potensi Indonesia dalam menjaring petrodolar dari Timur Tengah itu benar-benar bisa terealisasi. Faktor-faktor itu adalah:

Pertama, garansi dari Pemerintah Indonesia atas kelangsungan bisnis para investor Timur Tengah. Kedua, stabilitas mata uang rupiah terhadap dolar AS. Untuk sementara, dalam menyikapi masalah ini para investor lebih suka pada proyek-proyek yang tidak rawan atas fluktuasi nilai rupiah. Dan, tentu saja akan memilih proyek yang berpenghasilan dalam bentuk dolar atau proyek-proyek yang berorientasi ekspor. Sektor yang diincar para investor adalah minyak dan gas, kelapa sawit, serta perdagangan. Di samping itu sektor telekomunikasi yang penghasilannya dalam dolar AS.

Ketiga, selama ini investor Timur Tengah memandang investasi di Indonesia masih akan menghadapi berbagai masalah. Dari rumitnya birokrasi, tumpang tindihnya kewenangan di daerah dan pusat, tumpang tindih antarpejabat daerah, serta masih maraknya korupsi.

Keempat, aspek keamanan dan kepastian hukum. Hal tersebut ditandai dengan masih adanya perubahan peraturan dan perundangan di bidang perekonomian dan perdagangan. Hal itu kerap menjadi ganjalan.

Kelima, untuk bisa menarik investor asing khususnya dari Timur Tengah kadang-kadang mensyaratkan sistem syariah di bidang muamalat (berniaga). Mi-salnya bantuan dari Islamic Development Bank (IDB) memang berbeda dari Bank Dunia. IDB tidak memberi bantuan uang tetapi barang. Proyek yang dibiayai IDB diatur dengan mekanisme pihak IDB yang akan membayar pada kontraktor proyek, lalu giliran pemerintah yang membayar IDB. Jadi, IDB menggunakan sistem muamalah murabahah, yaitu jual beli proyek karena tak boleh menggunakan skema pinjaman berbunga.

Syarat inilah yang kadang-kadang tidak disukai oleh para pemegang kekuasaan yang senang korupsi. Mereka lebih suka menerima uang tunai. Menurut Syafii Antonio dari Tazkia Consulting, pada tahun 2003 IDB pernah menganggarkan bantuan 500 juta dolar AS, namun Indonesia hanya bisa menyerap kurang dari seperlimanya. Alasannya, ya berkisar pada masalah itu saja.

Hal itu juga dibenarkan Ketua Kadin Komite Timur Tengah Muchrim Hakim. Menurut dia, bantuan ala IDB kurang disukai pejabat Indonesia. Bantuan berupa proyek "tak ada yang bisa mark up, tak ada pula komisi." Selain itu belum adanya kesepahaman antara orang Timur Tengah dan Indonesia serta adanya sikap saling menjaga jarak. Pihak Timur Tengah memandang prosedur investasi di Indonesia terlalu rumit , birokrasi yang berbelit, teknis yang sulit, korupsi dan lainnya. Sebaliknya, di pihak Indonesia ada anggapan orang Timur Tengah "NATO" alias No Action Talk Only, banyak janji sedikit realisasi alias janji-janji kosong.

Selama ini, investor Timur Tengah lebih melirik Amerika dan Eropa. Kalaupun negara Asia, jatuh ke Pakistan dan Malaysia. Tetapi terlepas dari semua itu, menurut IDB pihaknya sudah menganggarkan bantuan hingga 200 juta dolar AS per tahun untuk Indonesia. IDB juga membuka diri kepada daerah untuk mengajukan bantuan.

Yang jauh lebih penting bagi Indonesia, konferensi internasional itu menunjukkan perbankan syariah nasional mulai tumbuh dan berkembang. Hal ini penting karena Malaysia jauh lebih menarik perhatian Timur Tengah.

Namun dari segi dinamika, Indonesia sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan, khususnya dalam segi jumlah dan pertumbuhan aset, bank syariah Indonesia tertinggi di dunia. (59)

(Drs Bedjo Santoso MT, Ketua Forum Studi Kebijakan dan Ekonomi Islam FE Unissula dan Drs Khairil Anwar, Koordinator Bidang BI Jateng-DIY).