BANJARNEGARA - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjarnegara 2006 dinilai sejumlah kalangan tidak mencerminkan keinginan rakyat. Bahkan, rancangan tersebut lebih mengutamakan kepentingan aparat pemerintah daripada pemberdayaan masyarakat.

Penilaian itu mencuat dalam acara dengar pendapat yang digelar DPRD di ruang sidang paripurna yang dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, pengusaha, ormas, partai politik, dan aktivis LSM, kemarin.

Aktivis LSM Yayasan Pembangunan Pengembangan Sosial Ekonomi (YPPSE) Sigit Wahyudi menyoroti kecilnya perhatian Pemkab terhadap sektor-sektor yang dalam rencana strategis menduduki posisi utama. Alokasi dana untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat masih minim.

Dia mengungkapkan, anggaran bidang pendidikan hanya 14% dari total anggaran di sektor atau dinas bersangkutan. Sementara itu, pemberdayaan ekonomi rakyat hanya 19,74% saja dari total anggaran pada dinas bersangkutan. Sebaliknya, lanjut dia, anggaran untuk kepentingan pemberdayaan aparatur daerah sedemikian tinggi.

''Yang lebih parah, upaya pengembangan sosial ekonomi dan pertanian rakyat tidak diarahkan pada pengembangan potensi lokal tetapi justru membuat rakyat semakin tergantung pada potensi luar daerah,'' ungkapnya.

Tidak Transparan

Sementara itu, Ketua Partai Bintang Reformasi (PBR) Banjarnegara Hana menyatakan proses penyusunan RAPBD 2006 tidak transparan dan tergesa-gesa. Hal itu, ujar dia, bisa dilihat dari public hearing yang hanya satu kali dan terbatas. Tidak seperti daerah lain sehingga penyerapan pendapat rakyat bisa lebih maksimal.

''Masyarakat susah untuk mengkritik tiap item anggaran karena tidak disosialisasikan secara luas baik kepada tokoh masyarakat, ormas maupun kelompok masyarakat lain. RAPBD 2006 ada kesan top down dan kurang aspiratif,'' paparnya.

Dalam RAPBD 2006, rencana pendapatan daerah tahun anggaran tersebut secara keseluruhan Rp 513.838.681.579,00 dan bakal naik Rp 148.202.768.593,00 atau 40,53% daripada tahun sebelumnya. Kenaikan itu berasal dari PAD yang direncanakan Rp 335.962. 436 dan dana perimbangan Rp 161.298.806.157.

Sementara itu, rencana anggaran belanja daerah 2006 adalah Rp 510.827.048.977. Terbagi dalam belanja aparatur daerah Rp 145.710.143. 732 dan belanja pelayanan publik Rp 465.116. 805.245. (mos-55j)