logo SUARA MERDEKA
Line
Senin, 26 Desember 2005 NASIONAL
Line

Kepala BPN Jateng:

Kasus Sengketa Tanah Masih Menonjol

SEMARANG-Kasus menonjol yang ditanggani Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jateng selama ini adalah persengketaan tanah. Baik sengketa antarwarga, warga dengan negara maupun warga dengan kelompok tertentu.

''Jumlahnya yang kami tanggani mencapai seratusan kasus. Belum lagi yang ditanggani oleh BPN Kabupaten/Kota. Tapi itulah tantangan yang ada,'' kata Kakanwil BPN Jateng Ir Bambang S Widjanarko MSP disela-sela diskusi panel Revisi/Amandemen Undang-undangan Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undangan Pokok Agraria (UUPA), di Gedung Korpri Semarang, belum lama ini.

Tampil sebagai pembahas draf RUUPA itu antara lain Prof Satjipto Raharjo, Prof H Soetandyo W, Prof Nyoman Sarikat P, dan Prof Sudarto P Hadi.

Bambang menekankan selama ini fungsi BPN adalah sebagai jembatan antara kepentingan negara dan warga dalam persoalan tanah.

Karena itu, meskipun saat ini semangat otonomi daerah diberlakukan, peranan BPN tetap ada. ''Jadi kita sebagai lembaga vertikal tetap eksis,'' katanya.

Mengenai draf RUUPA yang akan diajukan ke BPN Pusat, dia mengatakan draf itu merupakan hasil penjaringan dari pengalaman kerja para pejabat kantor pertanahan di Jateng. Setelah itu, diramu dengan kajian mendalam atas filosofi, teori, asas-asas dan ajaran hukum pertanahan adat Indonesia.

'' Kajian mendalam itu membuktikan asas dan ajaran pertanahan adat Indonesia, mengenal unsur sistem hukum komon maupun sipil di Eropa daratan dan hukum pertanahan adat Indonesia,'' katanya.

Satjipto menilai pembentukan RUUPA perlu dilakukan secara menyeluruh, baik dari segi hukum negara maupun adat. Hanya saja, selama ini landasan hukum agraria di Indonesia adalah hukum negara. Sementara itu, dalam hukum agraria juga terkandung hukum adat.

Terjadi Benturan

'' Kalau ini dipaksakan bukan tindak mungkin akan terjadi benturan antara hukum adat dan negara,'' katanya.

Dia mengingatkan bahwa pengelolaan tanah oleh negara adalah untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, UUPA itu harus mengacu kepentingan rakyat juga.

''Jadi dari rakyat dan untuk rakyat,'' ujarnya.

Sedangkan Prof Sudarto lebih banyak menyoroti soal pembebasan tanah yang selalu beralasan untuk kepentingan negara.

Hanya saja, dalam pembebasan itu kerapkali prinsip keadilan bagi warga sering dikorbankan.

''Kasus Kedungombo saya kira sebuah contoh nyata. Memang manfaat Kedungombo cukup besar bagi masyarakat di Demak, Kudus, Grobogan dan Semarang. Tetapi para pemilik tanah kurang mendapatkan prinsip keadilan,'' ujarnya.(D14-41)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana | Ragam
Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA