PEKALONGAN - Asosiasi Purseseine Indonesia (API) Pekalongan meminta bantuan anggota DPR. "Ada delapan anggota DPR yang akan dihubungi untuk membantu nelayan agar harga solar untuk kapal dengan harga reguler atau subsidi," kata Sekretaris API, Muhammad Muslich, kemarin.

Dia menjelaskan, semua anggota DPR yang akan dihubungi dari daerah pemilihan (Dapel) X yang meliputi wilayah Kabupaten Batang, Kota/ kabupaten Pekalongan, dan Pemalang.

"Dari sejumlah itu, dua anggota sudah dihubungi. Mereka menyatakan sanggup membantu kepentingan nelayan. Keduanya adalah Hakam Naja dan Nurhadi P Musawir," ujarnya.

Permintaan kepada wakil rakyat itu diperlukan berkait dengan isu surat keputusan bersama (SKB) yang memberikan harga solar subsidi untuk kapal berukuran di atas 30 GT tertahan di DPR.

Akibatnya, Pertamina menentukan harga solar untuk kapal besar Rp 5.340/liter. Harga itu setelah di SPBU dijual Rp 5.650/liter.

Dia menjelaskan, permintaan bantuan itu dilakukan agar mereka mau dan bisa membela kepentingan rakyat. Upaya dilakukan untuk mencegah nelayan melakukan demo ke Pertamina dan Istana Negara Jakarta, sebab keinginan nelayan untuk demo itu sudah kuat mengingat mereka tak bisa bekerja lagi. "Kenaikan harga solar memang menyangkut nasib nelayan, tapi kalau upaya dari wakil rakyat sudah berhasil rencana demo dibatalkan," tambahnya.

Anggota DPRD Kota Pekalongan dari PAN itu mengemukakan, nasib nelayan tahun ini memang kurang beruntung. Karena, selama setahun terjadi kenaikan BBM dua kali.

Kelabakan

Pertama pada Maret dan kedua Oktober 2005. Kenaikan BBM itu persentasenya sangat tinggi, sehingga membuat nelayan dan pemilik kapal benar-benar kelabakan.

Akibat kebijakan pemerintah itu, jumlah kapal purseseine dan minipurseseine di Kota Pekalongan berkurang. Dari 425 lebih kapal pada akhir tahun 2004, kini tinggal sekitar 325 kapal.

Pengurangan itu disebabkan beberapa hal, yakni dijual, pindah ke luar daerah yang dekat tempat pencarian ikan, serta mengubah jenis kapal menjadi kapal cakalang sehingga tempat pangkalannya pindah ke Jakarta. Operasinya pun berpindah ke Samudra Indonesia.

Khusus kenaikan BBM Oktober lalu, kata dia, dengan harga solar untuk kapal perikanan Rp 4.500/liter, para nelayan masih mau nekat melaut. Ditambah dengan harga ikan yang mulai membaik, akhirnya kapal berukuran besar mulai beroperasi.

Meski demikian, belum semua kapal dioperasikan. Paling-paling hanya sekitar 50 persen yang melaut. Itu saja mereka masih spekulasi. Kalau mendapat ikan banyak akan untung, sedangkan jika sedikti dipastikan rugi.

Sedikitnya kapal yang mencari ikan membuat produksi ikan menurun drastis. Akibatnya harga meningkat, sehingga keuntungan pun berhasil diperoleh.

Kini, lanjutnya, harga solar menjadi Rp 5.650/liter. Nelayan pun 100 persen tak akan mau melaut lagi. Setelah masuk ke pelabuhan, mereka langsung tambat di kolam.

"Sesuai perhitungan, dengan harga solar Rp 5.650/liter, nelayan dipastikan akan rugi. Sehingga, setelah masuk Pekalongan tak mau melaut lagi," tegasnya.(A15-19)