- Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla tidak berhenti melakukan gebrakan memberantas korupsi. Kali ini giliran Kantor Imigrasi yang akan dibersihkan. Dugaan sementara menyebutkan, terjadi korupsi dana perolehan dari biaya fiskal ke luar negeri Rp 1 triliun lebih. Modusnya bisa bermacam-macam, seperti pembayaran yang tidak disetorkan ke kas negara ataupun yang bisa lolos lewat jalan lain namun tetap membayar sejumlah uang ke petugas. Di luar soal fiskal, dugaan penyimpangan terjadi di kantor-kantor imigrasi dalam kaitan pelayanan penerbitan paspor dan sebagainya. Untuk yang satu ini, sebenarnya sudah lama ditengarai tetapi oleh masyarakat seperti dibiarkan. Sebagian menganggap hal itu lama-kelamaan jadi biasa.

- Secara bertahap semua akan tersentuh dan kami memberikan dukungan agar pemerintah benar-benar memiliki semangat serta keberanian melakukan gebrakan semacam itu. Berapa triliun uang negara akan bisa diselamatkan jika korupsi bisa dicegah. Korupsi yang selama ini hanya membuat kaya segelintir orang dan pejabat tetapi membuat penerimaan negara dari pajak berkurang. Sekarang giliran imigrasi, besok lagi tentu bisa dilakukan pembersihan pada kantor pajak dan seterusnya. Diyakini akan lebih banyak lagi uang negara yang bisa diambil dan itu sangatlah penting mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia sekarang. Lebih dari itu, kerusakan moral bangsa kita khususnya menyangkut aparat birokrasi tidak semakin parah dan mengakar.

- Banyak penyimpangan diduga dilakukan di kantor-kantor yang mengurusi pelayanan publik serta melakukan pungutan langsung berupa pajak atau lainnya. Bagaimana para calo berkeliaran ketika kita hendak mengurus paspor atau urusan keimigrasian lainnya? Juga ketika kita hendak mengurus SIM, membayar pajak kendaraan dan sebagainya. Terkadang sudah bisa diraba dan masyarakat cenderung curiga, benarkah keseluruhan uang itu bisa masuk ke kas negara atau sebagian berhenti di kantong-kantong petugas. Dalam soal pajak, benarkah kita telah membayar pajak dalam jumlah yang sesuai dengan ketentuan atau cukup tawar-menawar dengan petugas pajak. Lagi-lagi negara yang dirugikan dan jumlahnya bukan lagi ratusan miliar melainkan triliunan rupiah.

- Dua keuntungan sekaligus didapat jika langkah pembasmian korupsi di kantor imigrasi berhasil. Pertama, pemberantasan korupsi dan pembasmian oknum-oknum koruptornya. Kedua, penerimaan negara yang berasal dari pajak meningkat. Dampak selanjutnya, bisa langsung dirasakan oleh masyarakat berupa keringanan biaya. Namun untuk kongkalikong pembayaran pajak, bisa jadi ada yang merasa dirugikan karena mereka akhirnya harus membayar pajak dengan benar dan tak bisa berkolusi dengan petugas. Tidak ada alasan untuk mendukung langkah tegas pemerintah itu. Kalau ada yang menentang pastilah mereka yang merasa dirugikan karena selama ini bisa main mata dengan petugas atau ke luar negeri tanpa membayar fiskal sesuai dengan ketentuan.

- Sejak dahulu, Kantor Ditjen Imigrasi Departemen Keuangan dikenal masyarakat sebagai tempat yang ''basah''. Banyak pungutan di sini yang bisa dikemas dengan berbagai aturan namun tak bisa dimungkiri menjalarnya praktik percaloan menyuburkan korupsi di instansi tersebut. Pejabat dan pegawai imigrasi dikenal banyak uang. Paling tidak itulah kesan masyarakat. Namun, rupanya terlalu lama hal ini dibiarkan. Karena itu, ketika terdengar kabar pemerintah akan segera membersihkan Kantor Imigrasi, masyarakat tentu menyambut dengan lega. Sebab, semua itu diharapkan bisa berdampak pada pelayanan yang tidak diskriminatif dan mahal. Selain itu, ada jaminan pungutan uang akan benar-benar masuk ke kas negara untuk digunakan dengan semestinya.

- Tidak ada kata terlambat karena memang disadari tidak mungkin kita melangkah sekaligus dengan menggebrak ke mana-mana. Dari segi waktu, kemampuan dan intensitas perhatian, tentu banyak keterbatasan. Namun asalkan bola terus menggelinding dan langkah penertiban seperti ini terus berjalan, maka yang lain tinggal menunggu giliran dan harus bersiap-siap. Syukur kalau sejak sekarang sudah ada pembersihan secara internal sehingga tak harus menunggu giliran. Terutama kantor-kantor yang berhubungan dengan pajak dan pendapatan negara bukan pajak. Alasan bahwa sebagian biaya operasional kantor itu diambilkan dari pendapatan tidak resmi semacam itu, tak bisa diterima meskipun dalam batas-batas tertentu kita sering memberikan toleransi.