KUDUS- Pencabutan subsidi pada sektor pertanian yang dilakukan oleh pemerintah, sebagai akibat penandatanganan kesepakatan dengan World Trade Organization (WTO), dianggap hanya akan merugikan petani. Sebab, kebijakan tersebut justru memicu melonjaknya ongkos produksi.

Pernyataan itu dikemukakan juru bicara Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Kudus, Rofiq, saat organisasi tersebut melakukan aksi di Alun-alun Simpang Tujuh, Selasa (20/12).

Sekitar 30 aktivis FPPI melakukan aksi unjuk rasa untuk memprotes perjanjian yang dilakukan anggota WTO, termasuk Indonesia. Selain melakukan orasi, beberapa aktivis juga melakukan happening art, yang menggambarkan penderitaan petani akibat ikatan perjanjian tersebut. Menurut Rofiq, satu hal yang paling ditakutkan akibat perjanjian itu, yakni adanya usaha untuk mengendalikan kebijakan pertanian di negara-negara anggotanya.

"Yang jelas, kebijakan tersebut hanya akan menguntungkan pemodal."

Selain itu, dengan kondisi demikian, pemerintah tak dapat menghambat laju tuntutan pasar, yang diduga banyak menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan.

Karena itu, pada kesempatan tersebut FPPI Kudus menyatakan enam tuntutannya, terkait dengan perjanjian yang dilakukan dengan WTO. Keenam pernyataan sikap itu, yakni menolak kesepakatan yang dilakukan di Hongkong serta menentang aksi represif aparat atas aksi yang anti-WTO.

Selain itu, mereka juga menolak adanya liberalisasi perdagangan.

Selanjutnya, FPPI Kudus meminta kepada pemerintah untuk memberikan subsidi kepada petani, serta membangun konsolidasi dengan negara-negara dunia ketiga.

"Yang terakhir, kami menyatakan akan melawan kebijakan yang dikeluarkan WTO," tegasnya. (H8-50s)