SLAWI - Ratusan guru swasta Kabupaten Tegal, yang tergabung dalam Forum Guru Sekolah Swasta (Forgusta), yang menggelar aksi demo ke DPRD, Sabtu lalu (17/12), merasa dilecehkan eksekutif dan legislatif.

Hampir satu jam menggelar orasi di halaman parkir gedung wakil rakyat sambil mengacung-acung aneka poster, tidak ada satu pun wakil rakyat dan instansi terkait menemui mereka.

Ketua Forgusta, Fatah Yasin, menyerukan, ratusan guru sekolah swasta yang mewakili 4.500 lebih rekan mereka jangan patah semangat.

"Forgusta bersatu tak bisa dikalahkan," seru Fatah, yang disambut teriakan serupa ratusan guru swasta.

Kemudian mereka bergerak perlahan menuju teras gedung utama wakil rakyat.

Orasi yang disampaikan berlangsung cukup lama. Meski demikian, tidak ada wakil rakyat yang menemui.

Sampai akhirnya, tanpa dikomando, ratusan guru itu berjalan merangsek menuju ruang Komisi D.

Dengan menggunakan sebuah megaphone, Junaedi, salah seorang guru swasta, meminta kesediaan wakil rakyat untuk menemui mereka.

"Tolong bapak-bapak yang ada di dalam ruang Komisi D keluar sebentar menemui kami. Kami ingin berdialog agar tuntutan insentif Rp 200.000/bulan segera direalisasikan. BBM naik, kebutuhan hidup sudah mencekik leher. Apa wakil rakyat kurang mendengar jeritan kami," kata Junaedi, sambil menyorongkan megaphone ke arah pintu masuk ruang komisi itu.

Suara keras dari alat pengeras suara tersebut, kendati cukup memekakkan telinga, tidak membuat anggota komisi yang sedang menggelar rapat dengan jajaran Departemen Agama (Depag) bergeming.

Tidak Ditanggapi

Merasa tidak ditanggapi, sejumlah guru mendorong-dorong dan mengetuk-ketuk pintu ruang komisi.

Melihat situasi seperti itu, satu peleton Dalmas Polres Tegal berusaha menenangkan situasi.

Maskuri BA, anggota Dewan Pendidikan daerah itu, yang turut berdemo, mengambil inisiatif dengan menelepon Ketua Komisi D, Drs Muslikh.

"Tolong salah satu anggota menemui pendemo. Mereka sudah emosi," pinta Maskuri.

Dia termasuk wakil rakyat yang gigih memperjuangkan nasib guru swasta, saat menjabat Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Tegal periode 1999-2004 lalu. Saat itu, komisinya membidangi pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

"Kata Ketua Komisi D, sebentar lagi rapatnya selesai. Forgusta segera ditemui," tutur Maskuri.

Menurut dia, sikap wakil rakyat yang tidak segera menemui pendemo dan asyik rapat dengan jajaran Depag menunjukkan sikap kurang peka. Seharusnya, begitu melihat aksi demo, salah seorang langsung menemui mereka.

Sekretaris Komisi Komisi A, Effendi SN, juga berpendapat sama. Jika ada demo seperti itu, biasanya diterima di ruang transit gedung utama DPRD.

"Saya mau menemui, tapi pendemo sudah keburu teriak-teriak minta bertemu Komisi D. Jadi, saya hanya mengamati saja," papar anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) tersebut.

Tidak lama kemudian, sejumlah pejabat Depag, antara lain, Kepala Depag Drs H Mukmin dan para kepala seksi keluar dari ruang komisi itu.

Kemudian lebih dari sepuluh perwakilan guru sekolah swasta masuk ruang komisi, yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan rakyat, untuk menyampaikan aspirasinya. (D12-19h)