TUNTUTAN tunjangan sebesar Rp 200.000/bulan untuk guru swasta di Kabupaten Tegal yang disuarakan ratusan guru yang mewakili lebih dari 4.500 rekannya terdengar nyaring berkumandang di gedung DPRD, Sabtu lalu. Meski dinilai kurang mendapat tanggapan.

"Malu rasanya kalau sampai guru dicap mengemis ke DPRD, tapi ini hak kami yang harus diperoleh. DPRD juga seharusnya malu mendengar tuntutan kami, karena sudah disampaikan berulang kali," kata Heni Kunlastirini (27).

Tenaga pengajar di MTs Al-Munawaroh Desa Harjowinangun, Kecamatan Balapulang, menggarisbawahi persoalan yang selama ini menjadi tantangan guru swasta di daerah tingkat dua berpenduduk lebih dari 1,4 juta jiwa tersebut.

Dia mengatakan, tugas dalam memerangi kebodohan dan meningkatkan dunia pendidikan di daerahnya bukan semata menjadi tanggung jawab para guru. Melainkan menjadi semua pihak.

Akan tetapi, selama ini guru selalu jadi tumpuan harapan semua pihak, temasuk pemerintah. "Sayangnya pemerintah masih diskriminasi dalam memberikan perhatian. Tunjangan masih mengalir deras ke guru berstatus PNS. Yang mengajar di sekolah swasta atau belum PNS kurang diperhatikan," tegasnya.

Gaji Pas-pasan

Ibu guru yang belum berkeluarga itu mengatakan gaji guru swasta sangat pas-pasan. Rata-rata mengajar sembilan jam tiap bulannya. Kalau hanya dibayar Rp 9.000/jam, berarti satu bulan hanya menerima Rp 81.000.

"Coba dalam situasi seperti ini bisa untuk apa gaji sekecil itu? Wajar kan kalau kami mengetuk hati eksekutif dan legislatif untuk memberikan tunjangan penghasilan?"

Dia kembali mempertanyakan, apa jadinya kalau ribuan guru swasta untuk berangkat mengajar tak kuat membayar uang transpor. Demikian juga jika tidak kuat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Proses belajar mengajar dia perkirakan terhambat. "Dulu, saat kami menuntut tunjangan Pemkab dan DPRD janji akan menaikkan, jika DAU yang diterima naik. Sekarang DAU naik dari perkiraan Rp 360 miliar menjadi lebih dari Rp 510 miliar. Wajar kan kalau kami menuntut hak yang sudah pernah dijanjikan?" katanya.

Menurut dia, sekarang tinggal ada tidak kemauan baik dari eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan guru swasta. Toh selama ini, baik anggota DPRD sudah memperjuangkan sendiri kesejahteraannya.

"Sekarang tinggal kami kalangan pendidikan yang bergaji pas-pasan nasibnya harus diperhatikan," tutur dia.

Dia dan ribuan guru swasta lainnya sangat berharap dalam dialog dengan Bupati Tegal dan Ketua DPRD, Senin ini (19/12) akan ada harapan baru untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Minimal dengan pemberian tunjangan sebesar Rp 200.000/bulan.(Riyono Toepra-19)