Didik J Rachbini

TINGKAT pengangguran di Indonesia tergolong tinggi sejak terjadi krisis 1997. Hal itu menjadi masalah sosial tersendiri yang sepanjang lima tahun terakhir ini terlihat pada berbagai kasus kerusuhan, banyak demonstrasi buruh, investasi hengkang dari Indonesia, dan sebagainya. Sampai akhir 2005, tingkat pengangguran bahkan merangkak naik mencapai tidak kurang dari 9,9%. Pada awal 2006, tingkat pengangguran tersebut diperkirkan masih akan meningkat menjadi lebih dari 11%.

Janji kampanye SBY-Kalla yang utama adalah menurunkan tingkat pengangguran. Itu tema pokok kampanye politik tersebut. Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu menentukan sasaran penurunan tingkat pengangguran dari 9,70% pada 2004 menjadi 5,10% pada 2009. Selain itu juga, pemerintah memasang target penurunan angka kemiskinan dari 16,60% pada 2004 menjadi 8,20% pada 2009.

Keadaan tingkat pengangguran hampir dua kali lipat dari normal. Dengan demikian, wajar jika diturunkan secara bertahap menjadi separonya selama lima tahun. Hal yang sama terjadi pada keadaan kemiskinan yang meluas dan jumlahnya relatif besar.

Namun, dalam perkembangan satu tahun terakhir ini ekonomi internal Indonesia mengalami berbagai masalah kritis. Pada sisi APBN, stimulasi fiskal tidak cukup memadai, bahkan diperburuk ketika Menteri Keuangan, DPR, dan departemen-departemen tidak sigap mengimplementasikan pengeluaran pembangunan. Daya serap kegiatan ekonomi publik melorot sekali sehingga menjadi masalah dan hambatan tersendiri bagi ekonomi.

Kegiatan investasi sama saja karena iklim makro secara keseluruhan tidak cukup memadai sehingga tidak menjadi lokomotif utama yang mendorong perekonomian Indonesia. Sinergi lembaga-lembaga pemerintah yang terkait sangat tidak memadai sehingga masalah investasi dan iklimnya secara keseluruhan menjadi soal serius.

Iklim makro juga terganggu, terutama nilai tukar, yang mengalami tekanan dari luar dan dari dalam. Tekanan dari luar terutama berasal dan fluktuasi harga minyak yang sangat ekstrem sehingga menyulitkan negara-negara yang level konsumsinya tinggi seperti Indonesia. Penyesuaian harga juga sulit dilakukan karena masalah sosial dan politik.

Pertumbuhan ekonomi 2005 berjalan lebih lamban dari yang diharapkan. Bila tidak ada perubahan fundamental maka prospek pertumbuhan 2006 juga tidak akan menunjukkan perbaikan yang lebih baik.

Sulit Capai Target

Karena itu, rasanya sulit untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan dan pengangguran jika tidak mau dikatakan bagai pungguk merindukan bulan. Pemerintah masih akan berkutat menghadapi tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dan masalah pengangguran yang masih meluas di berbagai kawasan ataupun sektor ekonomi.

Masih banyak hal yang akan menjadi agenda kebijakan ekonomi pada 2006 tetapi dampaknya tidak akan langsung bisa dirasakan pada tahun tersebut. Bagaimanapun kinerja pelaksanaan APBN baru harus diperbaiki menjadi lebih produktif dibandingkan dengan 2005. Tingkat inflasi harus diperangi dari dua jurusan, yaitu kendali dari sektor moneter dan perbaikan sistem produksi serta distribusi barang-barang. Meskipun kebijakan itu berhasil, dampaknya baru akan dirasakan pada akhir 2006 dan tahun-tahun selanjutnya.

Sasaran pembangunan nasional sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2009 belum dapat diwujudkan secara bertahap. Bahkan, ada kecenderungan melenceng dari sasaran yang ditetapkan. Usaha untuk memantapkan stabilitas makroekonomi serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas belum sedikit pun menunjukkan keberhasilannya sehingga masalah-masalah yang tersisa pada 2005 diperkirakan akan berlanjut pada 2006.

***

Masalah-masalah seperti nilai tukar yang rentan, inflasi, dan suku bunga tinggi pasti memberi tekanan pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tingkat moderat pada tahun ini dapat dicapai, yaitu pada kisaran 5%. Namun, tingkat pertumbuhan itu tidak cukup memberikan arti yang besar untuk menggerakkan ekonomi lebih dinamis dan masih cukup sulit menyerap angkatan kerja secara optimal.

Yang masih dipertanyakan, pada 2005 pertumbuhan yang terjadi sebagian besar masih didorong oleh pengeluaran konsumsi. Hingga triwulan III, pertumbuhan konsumsi swasta (y-o-y) adalah 4,43% sedangkan konsumsi pemerintah 16,15%. Sementara itu, pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) hanya 9,18%.

Aspek konsumsi masih berperanan besar dalam PDB dan pertumbuhannya. Bahkan, dengan mencermati perkembangan struktur PDB berdasarkan pengeluaran dapat dilihat, sejak beberapa tahun terakhir porsi konsumsi terhadap PDB sangat besar. Hingga triwulan III, porsi pengeluaran konsumsi terhadap PDB adalah 66,39% dengan kecenderungan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Itu artinya, ketergantungan perekonomian Indonesia pada pengeluaran konsumsi sangat besar. Padahal, pertumbuhan dengan basis konsumsi menyimpan sejumlah masalah mulai dari multiplier effect yang rendah hingga impor yang membesar.

Pada sisi lain, kegiatan investasi tidak mengalami perbaikan signifikan, apalagi menyamai kinerja sebelum krisis. Hal itu terlihat dari PMTB yang rendah dan juga berarti sebagai indikasi tingkat investasi yang rendah. Dengan demikian, ekspansi produksi dan penciptaan lapangan kerja baru di dalam negeri mengalami perlambatan atau bahkan stagnan.

Dari sudut pandang logika seperti ini, kondisi pengangguran tahun depan tidak dapat diharapkan turun drastis. Jumlah pengangguran diperkirakan akan bertambah. Sementara itu, ekspansi produksi dalam negeri yang rendah tidak dapat mengimbangi permintaan masyarakat. Pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan impor yang lebih besar sedangkan nilai tukar rupiah terus terdepresiasi.

Sejalan dengan tingkat investasi yang rendah dan ekspansi produksi yang lambat, daya beli masyarakat akan menurun. Tingkat kemiskinan yang ada sekarang tetap akan cukup tinggi. (41j)

- Penulis adalah pakar ekonomi dan Ketua Komisi VI DPR RI.