JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik pers berkaitan dengan pemberitaan kelaparan di Yahukimo, Papua. Pers harusnya tidak hanya memberitakan sisi negatif, tetapi juga mencari solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat.

Wapres mencontohkan, dalam hal kelaparan di Yahukimo, Papua, alangkah baiknya bila media massa bisa juga menulis mengenai tanaman yang cocok ditanam di daerah itu, tidak sekadar menyalahkan pemerintah.

"Kalau kita saling menyalahkan terus, bupati menyalahkan siapa, gubernur menyalahkan siapa? Ical (Menko Kesra Aburizal Bakrie-red) menyalahkan siapa, akhirnya kita semua ikut (bersalah) secara birokrasi dalam menangani masalah," kata Wapres, di sela-sela peringatan HUT Ke-68 LKBN Antara di Wisma Antara, Jakarta Pusat, Rabu (14/12).

Kalla berharap, dalam memberitakan sesuatu, media massa dapat melihat permasalahannya secara utuh dan proporsional, termasuk dalam mengkritik pemerintah. "Mengkritik itu penting, karena kita hidup dalam suasana demokrasi. Tapi kritikan itu tetap harus objektif, juga proporsional," tambahnya.

Menurut dia, media massa harus memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat, dengan tetap objektif dan kritis, tetapi tetap proporsional. Namun, saat ini, media massa cenderung memberitakan hal yang jelek-jelek saja.

"Kalau kita baca empat halaman, tiga halaman jelek untuk bangsa ini. Satu halaman barangkali sedikit baik-baik. Kalau begini terus, kita memanas-manasi bangsa, yang rugi kita sendiri, patah semangat semuanya," ujar Kalla.

Karena itu, Wapres minta, di samping memberitakan hal yang jelek dan pantas, media juga harus memberikan semangat kepada bangsa Indonesia, supaya bisa maju bersama-sama. Sebab, bagaimanapun juga media massa memiliki peran dalam memajukan ataupun memundurkan suatu bangsa.

"Marilah kita bersama-sama, kita mengkritik pemerintah, mengkritik daerah, dan kita berikan semangat yang besar untuk bangsa ini. Yang benar, benarkanlah. Kalau yang salah, salahkanlah secara proporsional," harapnya.

Kalla berpendapat, selain mengkritik, media massa juga berhak untuk dikritik oleh siapa pun, termasuk Presiden dan Wapres. "Kalau Anda punya hak untuk mengkritik saya, kenapa saya tidak punya hak untuk mengkritik Anda? Ini kan adil, ini namanya demokrasi," demikian ungkap Wapres. (A20-49h)