KEBUMEN - Fraksi-fraksi DPRD Kebumen menyoroti ketimpangan anggaran antara belanja aparat dan belanja pelayanan publik. Bahkan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) meminta belanja barang eksekutif dipangkas 10%.

Hal itu terungkap dalam Sidang Pleno Pemandangan Umum terhadap Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD) 2006 di DPRD Kebumen, Selasa (13/12). Sidang dipimpin Ketua DPRD H Probo Indartono dan dihadiri Sekda H Suroso serta puluhan anggota PGRI.

Juru bicara FKB Imam Sibaweh mengatakan, dari rencana belanja 2006 Rp 536 miliar lebih, sebagian besar untuk belanja aparat Rp 348,4 miliar. Sedangkan alokasi belanja pelayanan publik hanya Rp 152 miliar.

FKB menghendaki belanja daerah dipakai untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, khususnya bidang pendidikan, kesehatan, industri kecil, pertanian, dan infrastruktur.

Sementara juru bicara Fraksi Partai Golkar (FPG) Ir Slamet Marsoem mengaku tidak puas dengan format nota keuangan dan RAPBD 2006.

Pihaknya meminta dilakukan klarifikasi terhadap pos dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Slamet menilai, penetapan DAU Rp 402 miliar atau naik 11% dibanding dengan DAU 2005 Rp 365 miliar, sebagai asumsi yang spekulatif tanpa didasari data mutakhir. Sementara untuk DAK, Tim Anggaran Eksekutif hanya mengambil asumsi sama dengan 2005, yaitu Rp 13.480.000.000.

Pembangunan SDM

Menurut Slamet, format APBD 2006 cenderung lebih besar untuk belanja pemberian fasilitas bagi aparat, baik yang dikemas dalam pos administrasi umum maupun belanja aparat murni.

Dalam kesempatan itu, juru bicara Fraksi Amanat Demokrat (FAD) Nur Ismail Anas mengeluarkan pendapat agak berbeda. Menurut dia, anggaran yang diajukan eksekutif masih berorienstasi pada pembangunan fisik. Dia menyebutkan pos Kesbanglinmassos belum terdapat anggaran manajemen bencana. Padahal Kebumen rawan bencana tanah longsor dan banjir.

FAD mengusulkan agar eksekutif memperhatikan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Fraksi itu meminta alokasi dana khusus untuk perguruan tinggi swasta, terutama untuk penelitian dan pengembangan.

FAD juga meminta pemberdayaan posyandu di setiap desa. Sebab, posyandu merupakan ujung tombak pemberdayaan masyarakat pada sektor kesehatan di pedesaan.

Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) lewat juru bicara H Yusuf Cahyono menekankan penghematan untuk pos belanja, seperti belanja pakaian dinas bagi eksekutif maupun legislatif yang setiap tahun menelan anggaran cukup besar.

Dia juga menyoroti alokasi perjalanan dinas ke luar daerah baik legislatif maupun eksekutif, biaya perawatan kendaraan bermotor, dan lain-lain yang setiap tahun menyedot banyak dana.

Sedangkan FPDI-P melalui juru bicara Wahid Setiawan, antara lain menyoroti pemutusan jaringan listrik swadaya oleh PLN dan kepolisian, berdampak kurang baik bagi masyarakat.

Karena itu, FPDI-P meminta PLN sementara menghentikan pemutusan listrik swadaya sambil menunggu proses rancangan peraturan daerah tentang penerangan jalan umum (PJU). Fraksi itu juga meminta Komisi C dan D segera berkoordinasi dengan PLN serta Pemkab untuk membahas PJU. (B3-55m)