KUDUS - Pekerja wanita mendominasi tenaga kerja di Kabupaten Kudus. Tercatat, pada tahun ini sebanyak 67.696 orang dari 94.815 pekerja adalah perempuan. Namun demikian, keberadaan mereka selama ini termarginalkan. Penghargaan terhadap buruh wanita yang diberikan oleh perusahaan kurang maksimal.

Pernyataan tersebut dilontarkan Ketua II Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kudus, Yuli Kasiyanto, baru-baru ini kepada Suara Merdeka. Menurutnya, selama ini perusahaan belum memberikan perhatian yang cukup terhadap nasib tenaga kerja wanita.

"Kami selama ini melakukan pendekatan kepada perusahaan, terutama yang berskala besar untuk lebih peduli kepada buruh perempuan. Salah satunya adalah kami mengimbau untuk disediakannya tempat penitipan anak (TPA), yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan," urainya.

Ditegaskannya, penyediaan TPA tersebut direncanakan menjadi agenda kerja JPPA pada 2006. JPPA akan melakukan pendekatan kepada Dinas Tenaga Kerja, untuk memperjuangkan adanya TPA di perusahaan yang memperkerjakan wanita. Dalam dua tahun berdirinya JPPA, pihaknya memberikan pendampingan tenaga kerja wanita.

"Kami tidak mungkin melangkah sendiri. Kami memperjuangkan, di masa mendatang keberadaan TPA tersebut diatur dalam sebuah regulasi," katanya.

Buruh wanita, lanjutnya, merupakan salah satu bidikan dari JPPA. Hal tersebut sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) organisasi, yang mana aktivitasnya berkutat pada permasalahan kekerasan terhadap wanita dan anak, baik dalam rumah tangga maupun institusi lain, termasuk di dalamnya adalah tempat bekerja. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk pendampingan (advokasi) dan penyuluhan.

"Selama ini ada pemahaman yang keliru di masyarakat. JPPA dipandang sebagai lembaga sosial, yang memberikan sumbangan. Padahal itu bukan fungsi utama kami. Sumbangan yang diberikan hanyalah stimulan, sebagai pemancing empati bagi khayalak untuk melakukan seperti apa yang kami lakukan," paparnya. (tik-15)