KUALA LUMPUR - ASEAN kemarin mengisyaratkan siap meninjau ulang kebijakan tidak mencampuri urusan domestik negara anggota. Isyarat tersebut muncul setelah kelompok Asia Tenggara itu mengkritik Myanmar karena tidak melakukan reformasi demokrasi. Seorang penasihat senior ASEAN mengatakan ketentuan non-intervensi urusan domestik negara anggota sedang ditinjau ulang.

Kajian itu dilakukan dalam penyusunan draf Piagam ASEAN. Piagam ASEAN akan menjadi kerangka hukum dan kelembagaan bagi negara-negara anggota perhimpunan itu dalam membentuk komunitas keamanan, ekonomi, dan sosial budaya pada 2020.

''Apabila sesuatu yang terjadi di sebuah negara anggota dianggap berdampak negatif pada kepentingan bersama ASEAN, maka hal itu akan menjadi keprihatinan ASEAN,'' kata mantan deputi perdana menteri Malaysia Musa Hitam.

Blok Asia Tenggara itu berencana memberlakukan konstitusi pertamanya itu pada 2007. ASEAN bermaksud mengubah struktur informal yang mulai menimbulkan rasa frustrasi di komunitas tersebut.

Dalam struktur informal itu, negara-negara anggota dapat mengabaikan atau melanggar komitmennya pada ASEAN dengan dalih urusan domestik.

Isu Myanmar

''Pengalaman masa lalu menunjukkan kita tidak bisa berbuat apa-apa jika sebuah negara mengabaikan atau melanggar kesepakatan atau deklarasi yang telah dibuat,'' tambah Musa, yang kini memimpin kelompok ahli untuk menyusun Piagam ASEAN tersebut.

Namun dia tidak menyebut Myanmar. Kendati demikian, masyarakat internasional sering mengkritik Yangon karena tidak melakukan reformasi demokrasi. Kelompok ahli itu mengatakan isu Myanmar telah membuat malu ASEAN.

Kelompok negara Asia Tenggara itu telah habis kesabaran dalam menyikapi isu Myanmar. Dalam pertemuan tahunan di Malaysia pekan ini, ASEAN mendesak pembebasan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi.

Sikap ASEAN itu sekaligus bertentangan dengan pendekatan tidak campur tangan urusan internal negara anggota. Pendekatan non-intervensi itu telah dianut ASEAN sejak kelompok itu berdiri 38 tahun lalu.

Pertemuan puncak tersebut juga menyepakati pengiriman utusan ASEAN ke Myanmar. Utusan ASEAN itu adalah Menteri Luar Negeri Malaysia Syed Hamid Albar. Dia bertugas menilai kemajuan demokrasi di Myanmar dan bertemu dengan Suu kyi.

Suu Kyi berada dalam tahanan rumah sejak 2003. Dia merupakan pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (LND). Partai itu menang dalam pemilu 1990. Namun militer tidak mengakui kemenangan itu dan tidak mau menyerahkan kekuasaan. LND menyambut baik sikap ASEAN tersebut.

''Kami menyambut baik keputusan itu. Dalam kenyataannya, para pemimpin ASEAN seharusnya sudah membuat keputusan seperti itu sejak dulu,'' kata Sekjen LND U Lwin kepada Reuters di Yangon.

''Langkah itu menciptakan peluang dialog politik dengan junta militer,'' katanya. ''Mengingat Dewan Keamanan PBB sudah memperhatikan masalah ini, kami bisa menatap masa depan dengan lebih optimistis.''

Untuk kali pertama, Dewan Keamanan belum lama ini sepakat untuk membahas isu penegakan hak asasi manusia di Myanmar.

Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin kemarin mendesakkan upayanya untuk meningkatkan pengaruh Rusia di Asia.

Dia menandatangani kesepakatan-kesepakatan dengan ASEAN menjelang pertemuan puncak regional.

Kesepakatan dengan ASEAN itu dimaksudkan untuk memperkuat hubungan Rusia dengan kelompok regional itu selama 10 tahun mendatang, kata para pejabat.

''Dokumen ini akan digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan kerja sama kami dalam banyak proyek,'' kata PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, kepada wartawan.(rtr-ben-26)