JAKARTA-Ibarat menghadapi buah simalakama. Kondisi itulah yang kini dialami Perum Bulog saat melakukan impor beras sebanyak 70.000 ton yang banyak menuai kecaman. Impor itu dianggap merugikan petani, karena harga beras lokal jadi anjlok. Namun Bulog sebagai penyangga stok pangan nasional, sesuai Inpres 2/2005 harus impor untuk mengamankan persediaan beras nasional.

''Petani kita urusannya dengan padi. Sesuai Inpres 2/2005 telah ditetapkan harga gabah kering panen (GKP) Rp 1.330 per kg. Sedangkan yang berurusan dengan beras adalah pedagang. Berapa pun harga beras, petani tidak akan untung karena telah menjual padinya sejak panen,'' kata Dirut Bulog, Wijanarko Puspoyo, di Jakarta, Selasa.

Harga penetapan pemerintah (HPP) beras itu ditentukan oleh 17 instansi dan tertuang dalam Inpres 2/2005. Biaya pembelian itu dibiayai APBN, karenanya untuk mengubah angka itu tidak mudah. ''Benar di pasar harga GKP mencapai Rp 1.700/kg. Karena itu Bulog tidak mampu membeli,'' kata Wijanarko sembari menegaskan pihaknya hanya lembaga pelaksana Inpres.

Impor beras, kata dia bertujuan agar stok pangan aman dan harganya tidak melonjak. Jumlahnya pun hanya sebatas aman dan terlalu kecil dibanding kebutuhan beras nasional yang lebih dari 32 juta ton. Kalau harga beras melonjak, maka yang akan menuai keuntungan, pedagang bukan petani.

Yang mengherankan kenapa yang disorot hanya Bulog dalam impor beras. Sementara ada 23 perusahaan swasta yang direkomendasi Depdag, Deptan, dan Depkes dengan total impornya mencapai 185.000 ton. ''Padahal impor swasta itu langsung dijual ke masyarakat dan sulit diawasi kebenaran jumlah yang diimpor,'' kata Wijan lagi.

Dana Komersial

Impor beras Bulog, kata dia, bisa diawasi siapa saja dan beras itu ditampung di gudang. Untuk membiayai impor juga tidak membebankan kepada dana pemerintah. Bulog menggunakan dana komersial dari perbankan dengan bunga 3% di atas jibor. Dengan kata lain, Bulog melakukan pembelian sesuai harga pasar dengan dana bank. Namun harus mendistribusikan sesuai keinginan pemrintah.

Berdasarkan data BPS saat ini jumlah keluarga petani ada 13,7 juta atau sekitar 50 juta jiwa. Sebagian besar dari petani itu tergolong gurem, memiliki lahan maksimal 0,25 ha, sehingga 70% kebutuhan hidupnya dipenuhi dari sektor lain. Kondisi ini juga paralel dengan kenyataan, 58 persen dari para penerima beras miskin (raskin) saat ini ternyata petani.(wa-33)