- Diberitakan, 55 orang meninggal akibat kelaparan di Kabupaten Yahukimo Papua, sementara lebih 100 orang sakit parah akibat ketiadaan bahan pangan di daerah tersebut. Peristiwa itu ternyata ditanggapi bermacam-macam sehingga orang menjadi tidak habis mengerti apa maunya pemerintah. Dan kita pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sana. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku sedih dan kecewa. Menko Kesra Aburizal Bakrie menganggap pers terlalu membesar-besarkan masalah, sedangkan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengatakan bahwa korban meninggal itu bukan akibat kelaparan, melainkan karena sakit. Masih ada lagi yang lebih seru. Gubernur Papua JP Solossa marah-marah dan ajudannya menghajar wartawan Metro TV karena pengungkapan kasus itu.

- Baiklah kita kesampingkan dulu masalah tanggapan yang beraneka ragam, walaupun itulah yang patut disesalkan. Dalam kondisi darurat seperti itu, langkah cepat tentu diperlukan. Kalau memang pemerintah menganggap tak terjadi apa-apa di Yahukimo, mengapa harus repot-repot menyalurkan bantuan pangan dan obat-obatan sebanyak 46,6 ton. Jelas ada masalah di sana. Tetapi kalau ada fakta yang kurang sesuai dengan yang diberitakan silakan diluruskan, diklarifikasi, dan dijelaskan. Tidak lalu membuat pernyataan simpang-siur yang membingungkan rakyat. Bukan malah mengeluarkan komentar yang jauh dari rasa simpati dan empati. Sudah jelas kita kecolongan, tetapi yang muncul malah pembelaan diri dan bukan kata maaf.

- Kita benar-benar tak habis mengerti mengapa akhir-akhir ini makin banyak pejabat yang tipis telinga. Tak tahan terhadap kritik atau menghadapi kenyataan pahit di lapangan. Seharusnya mereka bersyukur dan berterima kasih terhadap pers yang mengungkap pertama kali kasus tersebut. Kalau tidak muncul di media, rasanya tidak akan ada langkah penanganan. Sebab sudah dimunculkan saja mereka malah sibuk membantah. Yang lebih ironis, bantahan datang dari Gubernur Papua, sementara Bupati dan Ketua DPRD Yahukimo sudah mengakui keadaan yang sebenarnya. Dalam kondisi yang serba memprihatinkan dan di tengah kemiskinan rakyat seperti itu, mengapa kita masih lebih sibuk beradu argumentasi apakah warga yang meninggal karena lapar atau sakit.

- Kalau soal sikap pejabat pemerintah lebih kita tonjolkan semata-mata bukan ingin melupakan atau mengaburkan masalah yang sesungguhnya. Semua itu sekadar menguatkan betapa persoalan ini juga diakibatkan oleh kelemahan manajemen pemerintahan. Sistem dan struktur pemerintahan yang berjenjang dari pusat sampai ke kota/kabupaten bahkan kecamatan dan desa tak sepenuhnya menjamin mereka tahu dan kenal betul persoalan di lapangan. Alih- alih mengenal dan peka, tindakan ketika diketahui ada masalah pun tak bisa cepat. Seakan-akan belum menjadi masalah, kalau belum diberitakan melalui media massa. Selain itu, patut dipertanyakan, apa kerja para menteri dan menkonya yang terkait dengan soal-soal kemiskinan dan daerah tertinggal.

- Bertindak cepat dulu dan menangani masalah secara efektif baru berkomentar, itulah yang diinginkan. Kalaupun kondisi tidak separah yang muncul di media, patutlah disyukuri. Bukankah sekecil apa pun masalah harus cepat-cepat ditangani. Tak usahlah menutup-nutupi karena bukan masanya lagi bertindak seperti itu. Dan haruslah semua masalah dijadikan pengalaman dan pelajaran berarti. Masih bisa dimaklumi, kalau mengingat betapa luas wilayah tanah air kita. Tetapi menjadi agak risau ketika melihat adanya ketimpangan di daerah. Ada pengelolaan pertambangan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang berada di sekitar wilayah yang tergolong miskin. Inilah yang harus dipecahkan, bukan hanya dalam jangka pendek, melainkan jangka panjang.

- Kemiskinan memiliki kandungan masalah struktural. Apakah itu karena kurangnya pendidikan dan keterampilan ataupun rendahnya kualitas hidup dan kondisi kesehatan. Semua menjadi sebuah lingkaran, karena pendapatan yang rendah membuat mereka makin miskin. Lingkaran setan itu haruslah diputus. Memang sulit dipahami di negara yang dikenal begitu kaya sumber daya alam masih ada penduduk yang miskin dan kelaparan. Kasus di Yahukimo barulah salah satu contoh, karena jangan-jangan masih banyak daerah serupa di provinsi lain. Ini tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah dengan segenap jajarannya dari pusat sampai ke daerah. Para pejabat diminta untuk bertanggung jawab dan janganlah mereka sekadar berorientasi ke proyek dan jabatan.