TOLAK WTO: Anggota Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Santo Paulus melakukan demo menolak pertemuan organisasi perdagangan dunia (WTO) di Gladag, Surakarta, Senin (12/12). (57v) - SM/Yusuf Gunawan

SOLO-Mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Surakarta Santo Paulus, kemarin demo menolak rencana pertemuan organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO).

Mereka menilai, hasil-hasil pertemuan WTO yang rencana digelar di Hong Kong 13-17 Desember akan merugikan dan menindas rakyat miskin, termasuk di Indonesia.

''Belum selesai beban akibat berbagai kebijakan pemerintah yang tidak populis, masyarakat pasti akan bertambah menderita oleh kebijakan hasil pertemuan WTO yang tentu memihak kepentingan korporasi. Kami menyerukan, tolak pertemuan WTO,'' kata Koordinator Aksi, FX Sugiyanto.

Bertolak dari depan kampus UNS kawasan Mesen, pendemo bergerak ke arah Pasar Gede dan berhenti untuk berorasi.

Mereka membagi-bagikan selebaran berisi ajakan menolak pertemuan tersebut kepada pedagang, pembeli, dan pengguna jalan yang melintas di depan pasar.

Mereka menuju Gladag dan beraksi di bundaran depan gapura kawasan Keraton Surakarta. Berbagai poster dan spanduk dipampangkan, di antaranya bertuliskan ''WTO Penjahat Dunia'', ''WTO Penindas Rakyat'', dan ''Setop pengisapan WTO''. Selain itu, digelar pertunjukan yang menggambarkan orang-orang tertindas oleh raksasa penguasa.

Model Masif

Peserta demo menyebutkan, pertemuan negara-negara anggota WTO termasuk Indonesia di Hong Kong nanti pasti akan membahas model strategi-strategi baru yang lebih masif untuk mempertahankan eksistensi institusi itu, yang di dalamnya ada korporasi raksasa perdagangan.

Padahal, sebagai penggerak perdagangan, WTO telah menimbulkan kondisi yang memungkinkan korporasi-korporasi itu memindahkan modal, teknologi, serta komoditasnya secara bebas, tanpa terikat UU suatu negara.

Akibatnya, aset-aset negara yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan taraf hidup banyak orang, dimonopoli oleh korporasi global itu.

''Tanah-tanah pertanian rakyat yang hilang karena tergusur kepentingan korporasi raksasa menyebabkan bencana kelaparan dan kerusakan lingkungan di seluruh dunia, perdagangan tradisional mati kalah bersaing, dan akses masyarakat pada sumber-sumber produksi vital berkurang,'' kata seorang pendemo disambut yel-yel rekan-rekannya.

Sugiyanto mengatakan, Indonesia yang punya misi menawarkan sektor pendidikan dan kesehatan ke pemodal asing akan menemui ironi ketika akhirnya dikuasai korporasi.

''Privatisasi sektor pendidikan akan menyebabkan biaya mahal dan pasti tidak dapat dijangkau oleh rakyat Indonesia yang mayoritas miskin.''(D11-27t)