JAKARTA-Pernyataan Menko Kesra Aburizal Bakrie yang menilai kasus kelaparan di Yahukimo, Papua, masih gejala awal, menuai kecaman. Berbagai pihak menyesalkan sikapnya yang terkesan menganggap enteng kasus tersebut. Padahal, kelaparan di sana telah merenggut 55 jiwa dan 112 orang sakit serius.

"Ical (panggilan akrab Aburizal) itu salah terus kalau ngomong. Tidak ada gejala awal. Itu karena di Papua sudah terbiasa kelaparan," kata Wakil Ketua DPD La Ode Ida, di Jakarta, Senin (12/12).

Meski kelaparan kerapkali menimpa masyarakat Papua, pemerintah tidak pernah menghiraukannya. Karena itu, La Ode menilai, pernyataan Ical sangat tidak bijaksana, mengingat mantan menko perekonomian itu tidak pernah hidup susah.

"Ical itu dari lahir sudah ada di ruang AC, tidak seperti kami di kampung-kampung."

Ical, imbuh La Ode, sebaiknya mendeteksi terlebih dahulu kondisi di lapangan, tidak hanya sekadar datang ke Papua 1-2 hari. Sebab, kasus di sana merupakan salah satu kesalahan negara secara sistematis di tingkat lokal. Dengan demikian, ada atau tidak adanya pemerintah, tidak begitu berarti bagi rakyat di sana.

Hal ini dimungkinkan karena laporan pejabat daerah lebih bersifat ABS alias asal bapak senang. Pemerintah Pusat tidak pernah mencoba mendeteksi lebih jauh kondisi di lapangan.

"Seharusnya anggaran kampanye pilkada bisa digunakan untuk memberantas kemiskinan daripada beriklan di televisi setiap hari," kata La Ode.

Kekesalan serupa disampaikan Ketua MPR Hidayat Nurwahid. Hidayat mengaku sangat menyesalkan Ical yang mengeluarkan pernyataan tidak produktif. Menurutnya, lebih bijak kalau menteri melihat masalahnya terlebih dahulu.

"Seharusnya dia mengakui adanya kasus kelaparan dan prihatin. Yang penting menunjukkan kerja yang serius, meski mungkin saja meninggalnya itu berbagai cara. Tetapi kan tidak untuk menambah pelik masalah ini, bukan untuk menambah wacana," tuturnya.

Apalagi kondisi di Papua bisa terulang di tempat lain dan ini yang harus diperhatikan pemerintah. ''Seharusnya kasus kelaparan itu bisa dideteksi sejak awal, karena sebelumnya terjadi proses, dan pejabat-pejabat tidak perlu saling menyalahkan.''

Jangan Salahkan

Ical meminta, hendaknya pemerintah tidak disalahkan atas kasus tersebut.

Sebab, menurut dia, kasus di Yahukimo merupakan kasus yang sulit sehingga tak bisa menyalahkan pihak mana pun. Banyak kendala yang menyebabkan kasus tersebut terjadi, antara lain kondisi geografis yang sulit dijangkau.

"Ke sana memang sulit melihat kondisi geografisnya. Jadi jangan menyalahkan pemerintah dan menyalahkan semuanya," kata Ical di sela-sela serah terima jabatan menko kesra dari Alwi Shihab kepada dirinya, Senin (12/12).

Ical mengaku tidak tahu berapa dana yang dianggarkan untuk mengatasi kasus menyedihkan tersebut. "Nggak tahu," katanya.

Ical bersama Menteri Pertanian Anton Apriantono dan beberapa orang dari Bulog dan Depsos berkunjung ke Yahukimo, Jumat (9/12). Kembali ke Jakarta usai kunjungan itu, Minggu (11/12), Ical menyatakan tak menemukan kasus kelaparan yang parah di Papua.

Di Kecamatan Karupun, Kabupaten Yahukimo, yang dikunjunginya, kata Ical, dia hanya menemukan satu atau dua orang yang kurus. Namun, katanya, penduduk itu bukan kurus karena kelaparan, tapi karena penyakit.

Segudang Tantangan

Di bagian lain dalam kesempatan serah terima jabatan tersebut, dia merasa tugas yang diembannya punya segudang tantangan. Mulai dari flu burung, rekonstruksi Aceh dan Nias, ancaman kelaparan dan kurang gizi. Subsidi langsung tunai sebagai implikasi dinaikkannya harga BBM, juga dinilainya sebagai tantangan.

''Semua itu menjadi fokus perhatian sekaligus tantangan yang mesti diselesaikan dalam waktu dekat. Tantangannya adalah bagaimana memastikan agar anggaran ini dibelanjakan sesuai dengan rencana semula, yaitu melindungi keluarga miskin melalui subsidi langsung tunai,'' kata Ical dalam sambutannya.

Dia menjelaskan, pemberian subsidi langsung tunai itu nanti akan terkait dengan program kesejahteraan seperti imunisasi polio, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja.

Dia telah menyiapkan sejumlah langkah. Dalam rencana kerjanya, akan memadukan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Subsidi langsung tunai atau beras miskin adalah bentuk program jangka pendek dalam meringankan beban masyarakat miskin.

Namun, menurutnya, penyediaan program yang demikian tidak bisa menyebabkan masyarakat miskin mengembangkan diri dan keluar dari kemiskinan.

''Karena itu, program antikemiskinan harus mampu mengombinasikan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang.'' (aih,dtc-49-14t)