BALAI KOTA - Pembahasan draf Raperda Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2006 diperkirakan akan dilakukan secara maraton. Dalam waktu kurang dari tiga minggu, DPRD Kota Semarang harus menyelesaikan pembahasan tersebut. Penetapan Perda RAPBD 2006 ditargetkan tidak melebihi tanggal 31 Desember karena kebijakan pemerintah tidak memperbolehkan penggunaan anggaran tanpa payung hukum yang jelas.

Secara umum, pendapatan pemerintah dalam RAPBD 2006 direncanakan naik 16,5% dibanding tahun lalu. Porsi belanja terbesar akan diberikan untuk bidang pendidikan, sebesar 33,69%, atau lebih besar dibanding anggaran pendidikan nasional yang hanya 20%.

Demikian penjelasan Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan I Bappeda Kota Semarang Drs Soedarto MSi. Dia mengatakan, draf akan diajukan hari ini (13/12). Sebelumnya, semalam (12/12), draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2006 ditandatangani Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Semarang. Menurut Soedarto, setelah draf RAPBD diajukan pihaknya menunggu agenda pembahasan bersama DPRD.

''Menurut jadwal legislatif, setelah KUA ditandatangani ada kemungkinan anggota Dewan akan membahas hasil reses. Setelah draf RAPBD diserahkan, eksekutif menunggu jadwal Dewan,'' ujar Soedarto, kemarin.

Terkait rencana kebijakan anggaran tahun 2006, Soedarto menjelaskan dari 11 fungsi pokok pembangunan, pendidikan menempati urutan teratas dalam skala prioritas. Berikutnya bidang kesehatan dan pelayanan publik.

Menurut Soedarto, dari 11 fungsi tersebut hanya sembilan yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah. Adapun dua fungsi yang lain, yakni agama dan pertahanan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.

''Fungsi itu sama di semua daerah, hanya skala prioritasnya saja yang berbeda-beda. Tahun lalu, prioritas pembangunan kita arahkan pada pelayanan umum. Tahun ini, kita memprioritaskan pendidikan,'' terangnya.

Seluruh fungsi tersebut, akan ditopang oleh keuangan daerah. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Semarang, Agustin Lusin mengungkapkan, belanja daerah berdasarkan kesembilan fungsi itu diproyeksikan mencapai sekitar Rp 924 miliar. Tahun ini, Pemkot menargetkan total penerimaan anggaran sekitar Rp 894,76 miliar. Perinciannya, Rp 177,45 miliar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rp 717,3 miliar dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah.

Anggota Komisi B DPRD Kota Semarang Ari Purbono mengutarakan, pembahasan KUA 2005 mencatat kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya. KUA 2005 memiliki parameter yang lebih jelas, dengan perhitungan persentase pada tiap-tiap sektor. Dengan KUA yang lebih terukur semacam itu, pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) akan bisa lebih cepat selesai.

''Mudah-mudahan akhir Desember ini RAPBD bisa diselesaikan. Karena KUA-nya terperinci dan terukur, saya kira, pembahasan RAPBD tak memerlukan waktu lama,'' ujar Ari.

Dijelaskannya, pendapatan Kota Semarang pada 2005 mengalami kenaikan sebesar 15%. Pos pendapatan pada 2005 tercatat Rp 199 miliar, naik dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp 173 miliar. (H5,H9-44v)