KUALA LUMPUR - Deklarasi kelompok regional ASEAN Senin kemarin memusatkan agenda pada Myanmar. Para pemimpin negara-negara ASEAN secara tegas meminta kepada junta militer untuk membebaskan pemimpin Aung San Suu Kyi dari tahanan rumah.

Ke-10 negara anggota kelompok regional ini menuangkan seruan itu dalam pernyataan yang disampaikan ketua ASEAN Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi. ''Kami juga mendesak pembebasan aktivis-aktivis lain yang masih ditahan,'' kata Abdullah dalam pernyataan tertulis usai pertemuan para pemimpin ASEAN.

ASEAN sudah kehilangan kesabarannya atas lambatnya kemajuan reformasi menuju demokrasi di Myanmar. Masalah Myanmar dianggap sebagai isu yang memalukan bagi kelompok ini.

Kelompok negara-negara Asia Tenggara ini pada akhir pekan lalu mendesak junta pada akhir pekan lalu untuk membuka diri terhadap kunjungan misi menemui Suu Kyi. Rencana itu merupakan langkah luar biasa bagi ASEAN, sebab biasanya kelompok ini menerapkan diplomasi ''lemah lembut'' dan tidak mencampuri urusan negara lain.

Kendati pun, para pemimpin ASEAN tidak menyebut secara eksplisit nama Suu Kyi dalam pernyataannya. ''Kami mendorong Myanmar untuk mempercepat proses dan menerima kunjungan menlu Malaysia ke Myanmar untuk langsung mengamati proses itu,'' demikian deklarasi tersebut. ''Kami juga mendesak pembebasan orang-orang yang masih ditahan.''

Hasil Nyata

ASEAN ingin menjernihkan situasi melalui isu Myanmar, sehingga kelompok ini dapat fokus pada penguatan kerja sama ekonomi dan politik dengan wilayah di luar ASEAN. Agenda kerja sama ini akan dibahas dalam KTT Asia Timur yang pertama kalinya Rabu besok di Kuala Lumpur.

''Tidak boleh hanya sekadar ucapan,'' kata Menteri Luar Negeri Malaysia Syed Hamid Albar. Dia menjelaskan, ASEAn harus menyaksikan kemajuan nyata dalam demokrasi di Myanmar. ''Harus ada hasil nyata yang dapat kami lihat dan kami rasakan,'' kata dia.

Beberapa jam sebelumnya, kelompok itu sepakat untuk merumuskan Piagam ASEAN untuk pertama kalinya. Piagam ini akan mencakup pula isu demokrasi dan HAM. Dipertimbangkan untuk membentuk Komisi HAM Asia Tenggara, sebagaimana diusulkan oleh konferensi LSM di Kuala Lumpur.

Deklarasi Kuala Lumpur tidak menyebut perihal HAM atau demokrasi. Namun, ada langkah-langkah di dalam ASEAN untuk menuangkan kedua agenda itu dalam dokumen konstitusi yang bakal ditandatangani pada 2007.

''Kami belum menyentuh secara detil, selain keinginan mengadakan pertemuan administratif,'' kata Deputi Perdana Menteri Malaysia Musa Hitam, ketua Eminent Persons Group.

Piagam konstitusi itu juga akan merumuskan penangguhan atau bahkan pemecatan dari anggota kelompok yang melanggar konstitusi. Mekanisme konstitusional semacam ini belum terwujud di kelompok itu, sehingga sering timbul perdebatan tentang cara-cara ASEAN menangani anggotanya, misalnya Myanmar.

Sementara Myanmar mendapat sambutan dingin di dalam ASEAN, fokus agenda juga tertuju pada hubungan eksternal dengan negara-negara tetangga kuat di utara, yakni China, Jepang dan Korea Selatan.

Kelompok ASEAN+3 ini akan bergabung untuk pertama kalinya bersama India, Australia dan Selandia Baru pada KTT Asia Timur.

Menteri Luar Negeri Jepang Taro Aso pekan lalu mengatakan, Tokyo menyambut baik para pendatang baru itu karena mereka akan memelopori komunitas Asia Timur yang terbuka. Komunitas ini akan menghargai nilai-nilai universal seperti demokrasi.

KTT Asia Timur akan digelar tiap tahun bersamaan dengan KTT ASEAN. (rtr-gn-25)