SEUSAI mendengarkan putusan majelis hakim dalam sidang lanjutan di PN Purwokerto kemarin, dokter Tri Waluyo Basuki kepada wartawan menyatakan sudah menduga bahwa dirinya tetap akan dijatuhi hukuman. Pasalnya, hukuman yang dia terima bukan sekadar masalah hukum semata, namun sudah terkait dengan politik. Dia juga menyadari saat ini menjadi ''korban'' dari permainan politik berbagai kelompok kepentingan.

Kasus yang menimpa dirinya dan 12 anggota DPRD 1999-2004 lainnya itu sudah menjadi komsumsi politik. Dalam bentuk nyatanya, masalah itu dikaitkan dengan masalah hukum.

Menurutnya, kalau hal itu murni masalah hukum, mestinya semua anggota DPRD lainnya yang belum diproses oleh penyidik, juga diproses dan diseret ke pengadilan, termasuk sejumlah pejabat eksekutif.

''Masalahnya, penegakan hukum masih memakai pola tebang pilih bukan tebang habis. Kalau tebang habis seharusnya Bupati juga dimintai klarifikasi. Nyatanya tidak kan?'' tandasnya.

Saat proses audit oleh BPKP dan pemeriksaan saksi-saksi ataupun terdakwa itu sendiri oleh penyidik, katanya, Bupati mestinya juga harus dimintai keterangan. Namun sampai proses persidangan berjalan, tetap tak dilakukan. ''Ini kan tidak adil dan itu sebenarnya ada apa?''

Dia tetap menyatakan tidak melakukan korupsi. Sebab produk kebijakan yang dia buat bersama anggota DPRD juga merupakan produk kebijakan yang diputuskan bersama dengan eksekutif. (Agus Wahyudi, Khaerudin Islam-42n)