LANGKAH pemerintah mengimpor beras, dirasakan menjadi pukulan KO (knock out) bagi petani. Betapa tidak? Begitu kran impor beras dibuka, dampaknya langsung menjatuhkan harga jual beras di pasaran. Nasib petani yang sebelumnya telah kembang kempis, jadi makin terpuruk. Berikut diturunkan wawancara Suara Merdeka dengan Ketua II Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Wonogiri, Tukimin, yang dihubungi bersamaan saat dia mengantarkan saudaranya yang akan naik haji.

Seberapa jauh dampak dari impor beras?

Dampaknya telah memukul KO nasib petani. Sebab dengan adanya impor, harga beras di pasaran langsung anjlok. Harga beras pernah membaik ketika menjelang Idul Fitri lalu, perkilo mencapai Rp 3.300. Sesudah Lebaran masih bertahan Rp 3.000/kilogram. Tapi kini setelah ada impor beras, harganya turun drastis menjadi Rp 2.700/kilogram. Harga pada kisaran terendah ini, telah membuat petani padi serasa tidak berdaya lagi.

Lho kok begitu?

Sebab hasil perolehan panen dengan biaya budi daya padi sudah tidak lagi menyisakan keuntungan bagi petani. Mengapa demikian? Karena sejak pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berlipat sejak awal Oktober lalu, hal itu telah menjadikan harga benih, pupuk, dan pestisida makin mahal. Dengan demikian menurut perhitungan usaha tani, agar biaya usaha tani menjadi BEP (break event point) dengan hasil perolehan panen, harga jual beras semestinya harus laku paling tidak Rp Rp 3.500/kg, sedangkan gabah kering panen Rp 2.000/kg dan harga gabah kering giling Rp 2.600/kg.

Di bawah harga ini, petani akan merugi. Tidak memiliki sisa sebagai keuntungan bertani padi. Juga tidak memiliki kemampuan untuk membiayai sekolah bagi anak-anaknya. Apalagi untuk membeli pesawat TV dan memugar atau membangun rumah, rasanya itu semua makin menjadi mustahil.

Lantas bagaimana sebaiknya?

Stop itu impor beras. Kalaupun telanjur, batasi jumlahnya hanya 70.500 ton saja untuk pemenuhan stok bantuan beras bagi keluarga miskin (raskin). Apalagi beredar kabar impor beras itu sarat dengan unsur KKN. Terkait ini, katanya telah ada 115 anggota DPR-RI yang mengusulkan penggunaan hak angket (hak penyelidikan) untuk menyikapi kebijakan pemerintah soal impor beras itu.

Solusi lain?

Solusi lain yang mudah dilakukan petani, kini tiba saatnya melakukan gerakan 'back to nature' atau kembali ke alam. Tinggalkan pupuk kimia yang harganya makin mahal dan kembali gunakan pupuk kandang, pupuk kompos atau pupuk biokom. Ini demi menekan biaya usaha tani. Di sisi lain, akan diperoleh upaya perbaikan lahan dan hasil panen padi organik yang harganya relatif lebih mahal. Sudah 40 tahun lamanya, sejak pemerintah memberlakukan program Bimas untuk memacu peningkatan produksi padi, lahan sawah petani selalu dipupuk dengan pupuk kimia. Dampaknya, telah menjadikan kondisi lahan makin keras. Untuk mengembalikan perbaikan lahan, kini saatnya petani beralih memakai pupuk kandang, pupuk biokom atau pupuk kompos lagi. (Bambang Pur-16v)