PENCABUTAN embargo senjata oleh Amerika Serikat (AS) harus disikapi secara hati-hati. Hal itu karena embargo tersebut sudah berlangsung cukup lama sehingga alat utama sistem pertahanan (alutsista) tidak bisa digunakan dengan semestinya. Anggota Komisi I (Bidang Pertahanan dan Luar Negeri) DPR RI Djoko Susilo berpendapat, efek dari lamanya embargo telah mengakibatkan satu skuadron F-16 milik Indonesia tidak semua bisa terbang.

"Kita harus menyikapinya dengan hati-hati atas pencabutan embargo tersebut. Pencabutan itu tidak otomatis bisa memenuhi harapan, jika kita tidak mengambil langkah-langkah yang sesuai," paparnya.

Djoko juga meragukan tekad Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono yang ingin membeli dua pesawat tempur F-16. Rencana menambah pesawat Sukhoy dari empat buah menjadi satu skuadron (12 pesawat) ternyata hanya diusulkan satu. "Untuk bisa menjadi satu skuadron akan membutuhkan waktu delapan tahun lagi," ujarnya.

Karena itu Djoko menilai, program Menhan tidak realistis. "Jangan langsung gembira karena pencabutan itu tidak serta-merta bisa mendukung kebutuhan alutsista kita. Apalagi, selama ini tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh Indonesia dari AS sehubungan dengan penjagaan Selat Malaka oleh angkatan laut mereka."

Namun, dia menganggap pencabutan itu merupakan bentuk dari kemajuan politik dan pengakuan terhadap Indonesia yang serius menghadapi terorisme, penyelundupan, dan perompakan di Selat Malaka. Harus diakui, penjagaan terhadap Selat Malaka juga membantu kepentingan internasional.

Yang terpenting dari pencabutan itu, lanjut dia, Indonesia segera membeli onderdil. Selama ini, pesawat tempur negeri kita banyak yang tidak dapat terbang karena ketiadaan onderdil. "Onderdil itu untuk F-16, Hawk, Hercules kita yang sudah lama tidak terbang." tandasnya.

Masalah dana untuk pembelian onderdil juga bukan hal sulit karena sudah dianggarkan dan dana untuk itu juga cukup memadai.

Wakil rakyat tersebut tidak setuju jika pencabutan tersebut adalah semacam bonus bagi Indonesia. Lamanya pemberlakuan embargo itu juga tidak lepas dari adanya tarik-menarik kepentingan di Kongres AS. Padahal, Pemerintah Negeri Paman Sam itu sendiri tidak mempermasalahkannya.

Melemah

Lebih lanjut Djoko mengatakan, belum berakhirnya krisis ekonomi Indonesia mengakibatkan politik luar negeri Indonesia melemah. "Pascakrisis, kita lebih banyak konsolidasi internal sehingga kurang memperhatikan masalah luar negeri. Faktor ekonomi saya kira paling dominan dalam memengaruhi politik luar negeri kita," ungkapnya.

Karena krisis ekonomi, Indonesia kekurangan biaya yang cukup untuk lobi. Hal itu juga berpengaruh pada hasil yang dicapai. Anggaran Departemen Luar Negeri hampir 60% untuk biaya-biaya transportasi, diplomasi, jamuan, dan sebagainya.

Selain itu, personel-personel pengambil kebijakan dan diplomat Indonesia juga berpengaruh pada kemampuan diplomasi. Hal itu mengakibatkan banyaknya hambatan yang timbul dalam proses diplomasi Indonesia. Namun Djoko menilai, Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda cukup mampu menjaga keseimbangan diplomasi, luwes, dan cukup baik menjalankan perannya.

Mengenai kekurangharmonisan hubungan Indonesia dengan Australia, Djoko sangat menyayangkannya. Dia berharap, hubungan dengan Negeri Kanguru itu segera diperbaiki. "Saya percaya dengan Hamzah Thayeb yang ditunjuk menjadi duta besar di Australia. Menurut keterangan Komisi I, Hamzah cukup persuasif dan punya gaya yang pas," tuturnya.

Walau demikian, dengan pengembangan-pengembangan militer yang dimiliki oleh negeri tersebut, bisa menjadi gangguan bagi Indonesia.

"Mau tidak mau, kita harus prihatin dengan perkembangan yang terjadi Australia. Begitu pula dengan sikap dari pemerintahan konservatif John Howard yang agak rasialis terhadap Indonesia. Sebenarnya, jika yang berkuasa adalah orang seperti Paul Keating (Partai Buruh), tidak ada masalah bagi Indonesia."

Ancaman tradisional bagi Indonesia sejak dahulu adalah China yang memiliki kemungkinan menjadi superpower. "Walau mengalami kemajuan pesat, ideologinya tetap komunis. Dan sejak zaman dahulu, China sering terlibat dalam urusan-urusan domestik negara lain. Intervensi militer oleh China sudah ada sejak dahulu terhadap kepulauan Nusantara. Namun, kita tetap harus membina hubungan yang baik dan tidak lengah menghadapi negeri itu," tandasnya.

Dominasi itu mungkin terjadi dengan adanya isu bahwa di dalam komunitas ASEAN tidak ada keseimbangan. Indonesia yang masih lemah bisa saja "ditelan" oleh China dalam regrouping yang baru dibentuk tersebut.

"Walau tidak terlihat secara kasat mata, dari segi diplomasi kita sudah mulai merasakannya. Sekalipun peta politik dunia selalu berubah, pada 2006 China belum bisa mengalahkan AS dalam mendominasi perpolitikan dunia. Selain itu, dominasi AS akan semakin kuat dan terus berlangsung."

Peran AS

Sementara itu menurut pengamat politik LIPI, Indria Samego, masa depan politik Hawkish Amerika di tahun 2006 dan tahun-tahun sesudahnya masih akan sangat agresif terutama di masa kepemimpinan Presiden

Bush. Sebab, ciri dari kepemimpinhan republik adalah sangat agresif dan serba mendikte negara-negara berkembang. ''Kebiasaan dan kebijaksanaan politik Amerika tidak akan berubah di bawah kepemimpinan Bush. Telebih lagi dia tentunya memiliki banyak kepentingan politik dalam negerinya yang diterapkan di dalam menjalankan politik luar negerinya,'' kata Indria Samego.

Menurut dia, kedigdayaan Amerika ini tidak akan mampu dilawan oleh negara-negara berkembang sekalipun, sebab Amerika sudah memposisikan dirinya sebagai polisi dunia yang selalu mengedepankan isu-isu Hak Asasi

Manusia. Terlebih lagi Bush masih marah pasca terjadinya serangan di WTC. ''Setelah peristiwa tersebut, Bush memiliki kepentingan ganda dan kecurigaan ganda apabila hendak menjalin kerja sama dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah,'' katanya.

Kendati demikian, Amerika harus mewaspadai kemunculan negara-negara di kawasan Asia Timur yang sudah menjadi kuda hitam di bidang perekonomian. Namun, Amerika tetap akan menjadi polisi dunia yang mengawasi dunia internasional sebab di satu sisi dia memiliki kepentingan yang tidak bisa dilepaskan. ''Kepentingan tersebut adalah kepentingan ekonomi yang jelas akan menguntungkan kepentingan dalam negeri Amerika sendiri.''

Terkait dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, Indonesia tentu tidak akan mudah melepaskan diri dari pengaruh politik Amerika. Sebab Amerika akan selalu menganggap Indonesia memiliki posisi penting di dalam peta perpolitikan khususnya di negara-negara muslim di dunia. ''Bagaimanapun juga Indonesia tetap dibutuhkan oleh Amerika sehingga Indonesia tidak mungkin bisa melepaskan diri dari pengaruh negara digdaya tersebut. Mengapa dibutuhkan? Sebab Indonesia memiliki pengaruh yang besar di komunitas negara muslim di dunia,'' katanya.

Yang patut dicatat, menurut dia, meskipun politik luar negeri Indonesia sangat normatif yaitu bebas aktif, namun Indonesia tidak boleh dengan mudah terlalu bergantung dengan Amerika. ''Sejak sekarang Indonesia harus memikirkan bagaimana mencoba menjalin kerja sama yang menguntungkan antarnegara muslim di dunia dan negara-negara di kawasan Asia Timur. Sebab kalau terlalu bergantung dengan Amerika nanti Indonesia akan kecanduan obat bius yang mematikan. Dan pengaruhnya semakin tidak bisa hilang. Sehingga apa gunanya lagi menerapkan politik bebas aktif tersebut jika masih tergantung dengan Amerika. Lebih baik diganti saja,'' kata Indria. (Saktia Andri Susilo,Ali Imron Hamid-14j)