"SULIT kiranya untuk mengetahui pantas atau tidak pemberian tunjangan perumahan kepada anggota DPRD Jateng..." Demikian salah satu penggalan kalimat pada tajuk rencana harian Suara Merdeka edisi Jumat 18 November 2005.

Di satu sisi, uang tunjangan perumahan diharapkan mampu meningkatkan kinerja Dewan. Namun di lain pihak, dana Rp 50 juta yang diberikan dengan cara dirapel pada saat rakyat mengalami banyak kesulitan ekonomi itu dinilai melukai perasaan rakyat.

Di Jakarta, ketika kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ramai dibicarakan orang, anggota DPR RI justru menerima tambahan penghasilan mencapai Rp 10 juta per bulan. Ini semua gejala apa? Mengapa pada saat rakyat kesusahan, para wakil rakyat justru berlomba-lomba minta kenaikan gaji yang dibungkus 1001 macam alasan. Pihak eksekutif juga setali tiga uang.

Mengikuti perkembangan pascakenaikan harga BBM, seakan-akan masalah di negeri ini tidak ada habisnya. Kebijakan kenaikan harga BBM tertinggi dalam sekali pukul (one shoot policy), terbukti menaikkan inflasi yang mencatat rekor tertinggi empat tahun terakhir. Inflasi 10 bulan pertama 2005 mencapai 15,65 %, sedangkan tahun 2001 tercatat 12,55 %.

Bagaimana kabar wong cilik? Ya tentu saja protes keras. Kenaikan harga BBM pasti diikuti kenaikan harga-harga kebutuhan lainnya. Itu artinya, nasib ekonomi mereka semakin buruk. Ujung-ujungnya, impitan kemiskinan tak mampu dielakkan.

Kalau sudah begini, tinggal bagaimana menyiasati kehidupan dengan gaji pas-pasan. Buntutnya, masyarakat banyak yang tidak bisa lagi berbuat apa-apa, dan mereka mulai berusaha saling menghibur diri.

Muncullah beragam istilah dan singkatan untuk mengungkap rasa nggondhuk (dongkol) yang menggunung. Dari sekian banyak istilah, muncul satu singkatan yang kiranya tepat menggambarkan kondisi sosial masyarakat luas saat ini.

Mau beli bensin tidak mampu karena kelewat mahal, "ya ber-SBY-JK aja," kata seorang teman. Istilah SBY-JK lantas mampu menggantikan kegelisahan masyarakat banyak. Kepanjangan SBY-JK tidak lain adalah "Susah Bensin Ya Jalan Kaki".

Entah siapa yang kali pertama memunculkan pelesetan SBY-JK itu. Namun yang lebih penting, SBY-JK menjadi cermin ketidakberdayaan rakyat menghadapi kesulitan hidup.

Singkatan atau istilah atau apa pun namanya, SBY-JK menjadi semacam dagelan bagi bangsa ini sebagai simbol "perlawanan". Jangan diartikan perlawanan adalah revolusi atau mengangkat senjata seperti zaman kemerdekaan. Namun diartikan sebagai ketidakpercayaan masyarakat luas terhadap kebijakan yang diambil pemegang kekuasaan.

Pertanyaan yang perlu segera dijawab adalah bagaimana pemerintah akan membawa keluar bangsa ini dari segala permasalahan, terutama persoalan ekonomi.

Kekurangan pokok kita dalam berbangsa dan bernegara adalah tidak mampu mensyukuri berkah dan nikmat yang kita miliki. Karena hanya mengenal dua musim, curah hujan dan kecepatan angin tidak begitu ekstrem. Kalau begitu, seharusnya rahmat berupa hujan dan angin bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai energi alternatif. Namun dengan beragam alasan kita agaknya masih suka mengimpor teknologi asing.

Sebagai contoh wilayah Kecamatan Kedung, Jepara. Di tempat tersebut laju angin dimanfaatkan betul sebagai tenaga pemutar kincir untuk menopang beragam kepentingan seperti pertanian dan pertambakan. Begitu juga tenaga surya di Tanah Air melimpah ruah. Di sejumlah negara lain energi matahari dikembangkan sebagai energi alternatif untuk menopang BBM.

Ironisnya, para pengambil kebijaksanaan di Tanah Air sering "lupa" bahwa mereka duduk di kursi empuk bukan untuk dilayani namun untuk melayani.

Persoalan kenaikan beragam tunjangan kalangan eksekutif dan legislatif merupakan bukti, mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri dan kelompoknya. Sekali lagi, bukan rakyat yang utama dipikirkan. Rakyat dibiarkan terpinggirkan.

Kenaikan tinggi harga BBM hanya dijawab dengan pembagian uang gratis Rp 100.000 per bulan bagi warga miskin. Padahal uang sebesar itu tidak bisa memberikan apa pun kecuali hiburan semata.

Tanpa perubahan etos kerja pemegang kekuasaan, sulit kiranya rakyat banyak melihat kemakmuran dalam waktu dekat. Karena itu, daripada pusing memikirkan kenaikan harga, lebih baik ber-SBY-JK saja. (*)

Penulis adalah guru SMP Keluarga Kudus, tinggal di Kudus. (54n)