KAJEN - Guru wiyata bakti di Kabupaten Pekalongan mempertanyakan masih adanya dikotomi antara sekolah negeri dan swasta. Pasalnya, hal itu dinilai memandang sebelah mata guru swasta yang bertanggung jawab sama besar dengan guru negeri.

Pernyataan tersebut mengemuka dalam dialog interaktif antara guru wiyata bakti dan Wakil Bupati Hj Siti Qomariyah, Kepala Kantor Depag H Masduki, serta Ketua Komisi D DPRD HM Sjafrudin Huna di Prima Graha Wisata Karanganyar, Sabtu (3/12).

Akso (35), salah seorang guru wiyata bakti di Bligo, Buaran menandaskan, dikotomi guru negeri-swasta harus dihapuskan sehingga alokasi dalam APBD tidak dibeda-bedakan. "Guru negeri dan swasta sama-sama berjuang mencerdaskan bangsa," tegasnya.

Menjawab pertanyaan tersebut, Siti Qomariyah mengemukakan, untuk kemajuan pendidikan harus melibatkan semua pihak. Tidak tepat jika guru swasta ditinggalkan. "Pemkab selama ini juga telah memperhatikan nasib guru swasta."

Hal senada disampaikan Sjafrudin Huna. Menurut keterangan dia, Pemkab sebenarnya sudah memperhatikan kesejahteraan guru swasta. Untuk kelengkapan sarana prasarana, ujar dia, sekolah swasta juga mendapat bantuan.

Untuk TK se-Kabupaten Pekalongan dikucurkan Rp 1,5 juta/sekolah, sedangkan MI Rp 3 juta/sekolah.

Pendamping BOS

Selain memberikan bantuan sarana prasarana, pada 2006 Pemkab akan mengucurkan dana pendampingan bantuan operasional sekolah (BOS). Siswa negeri dan swasta akan menerima Rp 10.000/siswa. "Total bantuan Rp 4,3 miliar," katanya.

Dengan bantuan itu, Sjafrudin berharap, pendidikan di Kabupaten Pekalongan bisa ditingkatkan. Berbagai keluhan itu juga akan menjadi pertimbangan DPRD dalam membahas persoalan pendidikan.

Selain mengeluhkan soal dikotomi sekolah negeri dan swasta, para guru wiyata bakti juga mempertanyakan soal rencana perekrutan CPNS. Mereka minta agar guru wiyata bakti dipermudah untuk diterima sebagai PNS.

"Kewenangan itu ada di Pemerintah Pusat sehingga kami akan salurkan keluhan tersebut," janji Sjafrudin.(G16-54j)