SLAWI - Di tengah gencarnya Pemkab Tegal mengupayakan fasilitas perumahan bagi 2.400 PNS, sebanyak 1.000 orang golongan masyarakat berpenghasilan rendah menunggu kucuran dana untuk merehab rumah mereka.

Data itu muncul ke permukaan saat, berlangsung focus group discussion (FGD) masalah lingkungan perumahan dan permukiman bagi masyarakat penghasilan rendah, di ruang rapat Badan Perencana Pembangunan (Bapeda), Senin (5/12) kemarin.

Diskusi terbatas yang diikuti 13 peserta itu digelar PT Swakon Semarang. Perusahaan tersebut merupakan konsultan pendamping kegiatan bertajuk "Fasilitas Perumahan Swadaya melalui Fasilitas Perbankan di Wilayah III Jawa Tengah Tahun 2005".

Menurut Ir Sularso dari perusahaan konsultan itu, pihaknya bersama LSM Wahana Karyatama dari Kabupaten Tegal, melakukan pendataan terhadap rumah warga berpenghasilan rendah di empat kecamatan. Data yang dihasilkan dipercaya dapat mewakili 18 kecamatan di daerah tersebut.

Empat kecamatan itu adalah Bojong, Adiwerna, Kedungbanteng, dan Suradadi. Kecamatan yang dipilih itu terletak di daerah pegunungan, tengah, dan pesisir pantai.

"Cukup empat kecamatan yang kami jadikan survei, untuk mengetahui jumlah rumah warga yang layak dibantu," kata Tri Wiharjo, ketua LSM Wahana Karyatama.

Pemkab Lebih Berperan

Dia mengatakan, setelah data terkumpul PT Swakon membuat proposal usulan bantuan dana ke sejumlah perbankan di daerah terdekat. "Tapi, menurut prediksi saya, perbankan akan kesulitan mengucurkan dana," kata dia.

Ir Muanas, seorang anggota Komisi C yang hadir dalam diskusi itu, menyorot soal bantuan yang diusulkan ke pihak perbankan. "Bank jelas akan meminta agunan kepada para peminjam," kata Muanas, yang juga anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN).

"Padahal kita sudah tahu, bantuan yang dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah sangat sedikit. Tentu kita harus pandai-pandai menyiasati, agar pemerintah daerah dapat lebih berperan," tambahnya.

Maksud dia, pemkab secara khusus berani mengusulkan anggaran untuk rehab rumah dan DPRD pasti akan menindaklanjuti aspirasi tersebut, dengan tetap memperhatikan keseimbangan anggaran.

Sejumlah tokoh masyarakat dan LSM lain yang hadir, ikut menyorot data perkembangan rumah tiap tahun - ada pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) - yang dianggap kurang disosialisasikan.

"Data ini penting, sebagai bahan rujukan untuk menentukan kebijakan rencana umum tata ruang kota (RUTRK). Juga data jumlah rumah yang sudah layak direhab," kata Ketua LSM Gema Bangsa, Subandi.

Dia berharap, bunga yang dibebankan bank pada masyarakat berpenghasilan rendah dibuat sekecil mungkin dan tidak ada agunan.(D12-58)