SEA Games Ke-23 telah ditutup oleh Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo di Cuirino Grandstand, Manila City, kemarin petang. Tuan rumah Filipina pun tampil sebagai juara umum kali pertama sejak keikutsertaannya sejak 1977.

Kondisi ini berbalik dengan prestasi Indonesia. Kontingen di bawah komando Chef de Mission Djoko Pramono itu menuai hasil terjelek sepanjang tampil sejak 1977.

Tampilnya Filipina sebagai juara umum di kandang sendiri merupakan fenomena keberhasilan tuan rumah yang hampir terus berulang sejak 1995. Ketika itu, Thailand menjadi tuan rumah dengan memusatkan multievent di Chiang Mai, tampil sebagai juara. Kemudian pada 1997 (Indonesia), 2001 (Malaysia), dan 2003 (Vietnam). Pengecualian terjadi pada Brunei pada 1999.

Atas hasil buruk tahun ini, KONI sebagai penanggung jawab pembinaan dan perkembangan olahraga di Tanah Air belum bisa memberikan jawaban resmi. Untuk menelusurinya perlu evaluasi mendasar dan menyeluruh. Hanya, Ketua Umum KONI Pusat Agum Gumelar bisa menyebut kondisi sosial-ekonomi Indonesia di era reformasi menjadi salah satu penyebab. Dikatakannya, dampak dari krisis monoter 1997/1998 sangat terasa di berbagai bidang kehidupan, termasuk olahraga.

''Ini bukan kesimpulan, tetapi dampak krisis monoter memang sangat terasa di berbagai bidang kehidupan, tak terkecuali olahraga,'' kata Agum kepada Suara Merdeka di posko kontingen, 11 Crusadaz St, Urdaneta, Makati City.

Perhatian

Agum pun memaparkan perkembangan dari 1997 ke 2005 ini. Pada 1997 di Jakarta, Indonesia juara umum, namun dua tahun kemudian di Brunei langsung merosot ke posisi ketiga, dan peringkat tersebut bertahan hingga 2001 dan 2003.Yang mernjadi pertanyaan, apakah kondisi ini akan makin buruk ke depan, atau justru bakal menjadi acuan untuk menapak ke depan?

Ada pernyataan menarik dari Ketua Umum PB PASI Bob Hasan beberapa waktu lalu di lintasan atletik Rizal Memorial Sport Complex. ''Kemunduran olahraga di Tanah Air salah satunya adalah kecilnya perhatian daerah-daerah kepada olahraga,'' katanya. Makna dari ucapan mantan menteri itu bisa bermakna luas. Tentu yang dimaksud bukan perhatian daerah-daerah menjelang PON yang berlomba-lomba merekrut atlet nasional dengan iming-iming bonus.

Pembinaan atlet usia dini. Tentu saja itulah maksud dari ungkapan Bob. Padahal sektor ini jelas membutuhkan biaya besar. Tetapi semua tahu, begitu banyak daerah tingkat II yang kini ''membelanjakan'' APBD-nya untuk kepentingan klub sepak bola yang bertanding di kompetisi liga yang profesional.

Kita tidak bermaksud menyimpulkan secara dini dan instan. Namun, tidakkah hal ini bisa dianggap sebagai ironi? Di banyak daerah, angka-angka di atas Rp 5 miliar dikucurkan, yang otomatis mengurangi anggaran untuk cabang-cabang olahraga ''induk'' seperti atletik dan renang.

Yang perlu menjadi pemikiran dalam jangka pendek tentulah bagaimana mempersiapkan sejak dini atlet Indonesia menyongsong SEA Games Ke-24 di Thailand, dua tahun mendatang. Selebihnya, konstruksi dan sistematika pembinaan setelah adanya Menpora dan Undang-Undang Keolahragaan merupakan ''bayangan'' yang membutuhkan ''penampakan''. (Darjo Soyat -22)