SETAHUN terakhir ini berbagai indikator sosial ekonomi menunjukkan kemerosotan yang luar biasa. Kemiskinan meningkat, pengangguran membengkak, inflasi melonjak, suku bunga merayap naik, dan pertumbuhan ekonomi melambat. Itulah buah karya dari para saudagar yang menakhodai tim ekonomi, atau lebih tepat lagi menodai kepentingan rakyat.

Kemelut sosial ekonomi tercipta lantaran rumus dagang secara terlanjur diterapkan dalam kebijakan ekonomi nasional. Karena itu, resep ekonomi seperti ini kita namai saja sebagai saudagar-nomics atau kebijakan ekonomi ala tukang dagang.

Kita lihat apa akibat penerapan rumus dagang tersebut.

Pertama, jumlah orang miskin meningkat sebanyak empat juta orang dalam setahun terakhir ini.

Tahun lalu, jumlah orang miskin hanya 36 juta orang. Sekarang jumlahnya telah mencapai 40 juta orang atau 18,6 persen dari total populasi. Kemiskinan tercipta karena kue pembangunan tidak bisa dinikmati secara merata, terutama oleh orang miskin. Pertumbuhan ekonomi hanya bagi mereka yang kaya dan terutama yang dekat dengan kekuasaan.

Kedua, jumlah orang yang menganggur terus membengkak dari hanya 9,5 persen tahun lalu menjadi sekitar 10,3 persen. Jumlah orang yang menganggur dan setengah menganggur kini telah mencapai 41 juta orang.

Pertumbuhan ekonomi saja ternyata tidak cukup untuk menciptakan lapangan kerja. Lebih parah lagi, nasib buruh walaupun sudah bekerja tetap saja tidak kunjung membaik. Buruh termasuk lapisan masyarakat berpenghasilan rendah.

Ketiga, inflasi melonjak menjadi 18,38 persen menyusul kenaikan harga BBM yang dilakukan dua kali di bulan Maret dan Oktober. Meningkatnya inflasi berarti menurunnya daya beli masyarakat terutama dari golongan berpendapatan tetap dan rendah. Inflasi juga berarti pemerintah gagal melindungi masyarakat dari kenaikan harga.

Keempat, suku bunga semakin merayap naik secara pasti. Suku bunga deposito kini sekitar 13 persen, naik dari angka setahun yang lalu yang sekitar 6 persen saja. Tentu, bagi pemilik uang hal tersebut semakin memperbanyak pundi-pundi mereka. Orang kaya semakin kaya saja.

Dari uraian di atas kita bisa menyimpulkan bahwa saudagar-nomics, di satu sisi telah banyak merugikan masyarakat lapisan bawah, dan di lain pihak lebih menguntungkan bagi pemilik uang. Sementara orang yang menganggur dan miskin semakin terhimpit oleh ketidakmampuan dan meningkatnya harga-harga, orang kaya semakin kaya saja.

Bukan hanya itu, program-program sosial tampaknya juga tidak secara serius dilaksanakan. Sebagai contoh adalah program kompensasi kenaikan harga BBM dalam bentuk subsidi langsung tunai (SLT). Program ini walaupun melibatkan dana lima triliun rupiah, tapi pelaksanaannya banyak salah

sasaran. Akibatnya, banyak sekali konflik sosial yang terjadi. Ada kantor lurah yang dirusak masa. Ada ketua RT yang bunuh diri dan ditusuk warga. Ada petugas BPS yang diancam massa.

Pongah

Anggota tim ekonomi juga sering pongah dan menyepelekan masalah. Ada menteri yang bilang bahwa kalau tak bisa beli gas, ya nggak usah pakai gas. Ada menteri yang bilang bahwa antrian minyak tanah adalah pemandangan yang wajar seperti hal nya orang ngantri karcis bioskop. Ada menteri yang tidak peduli dengan depresiasi nilai tukar rupiah.

Kini setelah setahun para saudagar tersebut telah terbukti gagal mengelola perekonomian, Presiden SBY memberikan sinyal reshufle. Budiono, mantan menteri keuangan di kabinet Megawati telah disebut sebagai calon menteri yang akan berkantor di Lapangan Banteng. Budiono dalam sebuah seminar di Jakarta telah mengemukakan lima langkah yang akan dia usung.

Sayang dari lima langkah tersebut hanya dua hal yang menyangkut langsung dengan kebijakan ekonomi yakni tim ekonomi yang kompak dan menjaga kesinambungan anggaran. Yang lainnya, sangat bersifat normatif.

Langkah yang diusung Budiono ini mengingatkan kita pada rumusan stabilisasi ekonomi makro di zaman Orde Baru atau yang lebih populer dengan Orba-nomics. Apakah langkah ini akan cukup efektif dalam mengatasi berbagai masalah yang diwariskan oleh para saudagar? Tentunya tidak cocok lagi dan sudah terbukti gagal.

Pada saat ini, kita menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh dampak lanjutan kenaikan harga BBM. Perusahaan-perusahaan mengalami tekanan berat untuk menaikan upah buruh dan kenaikan harga bahan baku. Di lain pihak, mereka menghadapi melemahnya permintaan akibat menurunnya daya beli masyarakat.

Melemahnya pertumbuhan ekonomi juga merupakan konsekuensi dari meningkatnya suku bunga perbankan. Kenaik- an suku bunga berarti meningkatnya cost of capital yang secara langsung akan menghambat laju investasi. Pada gilirannya, melambatnya pertumbuhan ekonomi akan menghambat kemampuan penyerapan tenaga kerja.

Dengan kondisi ini kita sangat membutuhkan langkah-langkah yang tidak konvensional. Sayangnya kalau Orba-nomics yang diadopsi maka kemiskinan dan pengangguran tidak akan tergarap dengan tuntas. Cara berfikir dan paradigma masa lalu sudah tidak relevan lagi. Penyegaran dan reorientasi kebijakan ekonomi memang harus dilakukan. Mungkin masyarakat akhirnya akan menyadari bahwa kita akan kembali ke masa lalu dan bukannya ke masa depan yang lebih cerah.(11)

Iman Sugema Direktur INDEF)

---

HexWeb XT DEMO from HexMac International