PERKEMBANGAN perekonomian pascakenaikan harga BBM menunjukkan keadaan yang semakin sulit. Kenaikan harga-harga, atau inflasi, yang pada bulan Oktober mencapai 8,7%, pada bulan November masih tinggi, yaitu 1,31%.

Kemungkinan inflasi pada akhir tahun 2005 akan mencapai sekitar 17%. Peningkatan inflasi ini sangat memberatkan bagi masyarakat berpendapatan tetap dan golongan miskin, karena daya beli mereka menurun dan jumlah orang yang tergolong miskin bertambah besar seiring dengan peningkatan inflasi.

Tingginya inflasi dijawab oleh BI dengan menaikkan suku bunga yang diikuti oleh perbankan. Pada bulan November BI menaikkan SBI menjadi 12,25%, dan kemungkinan akan ditingkatkan lagi pada bulan Desember ini, karena inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan semula. Kemungkinan tingkat SBI sampai dengan akhir tahun sekitar 13%.

Kenaikan SBI ini diikuti oleh kenaikan bunga deposito dan pinjaman oleh perbankan. Perbankan tidak mau ditinggalkan oleh nasabahnya, karena itu bunga deposito dinaikkan menjadi sekitar 11%. Sedangkan untuk mempertahankan penerimaannya, perbankan menaikkan bunga pinjaman pada tingkatan sekitar 18%. Kenaikan bunga ini tidak saja menekan penerimaan perbankan, karena mengecilnya marjin, tetapi juga menekan sektor riil dengan tingginya bunga pinjaman.

Perbankan berupaya untuk tidak menaikkan bunga pinjaman terlalu tinggi karena akan sangat memukul debitur yang dapat berakibat pada kredit macet.

Sekalipun demikian, BI tampaknya tidak berupaya untuk menaikkan suku bunga lebih tinggi daripada tingkat inflasi, karena BI memperkirakan inflasi yang lebih rendah pada tahun 2006, sehingga suku bunga tidak perlu dinaikkan terlalu tinggi.

Biasanya BI menjaga suku bunga riil, nominal dikurangi inflasi, pada tingkatan positif untuk mencegah pelarian modal ke luar negeri dan ditukarkannya rupiah ke dolar.

Masih Tetap Tinggi

Tampaknya penyesuaian harga-harga kerena kenaikan harga BBM masih akan terus berlanjut, karena perusahaan berusaha menggeser beban kenaikan biaya, energi, transportasi, suku bunga, dan kenaikan upah, kepada konsumen. Namun proses penggeseran beban ini dilakukan secara bertahap untuk tidak menjauhkan konsumen yang daya belinya menurun cukup tajam karena kenaikan inflasi. Perusahaan makanan dan minuman olahan masih akan menaikkan harga-harga pada awal tahun depan, demikian pula produsen kebutuhan sehari-hari, seperti sabun, deterjen, dan pasta gigi. Begitu pula perusahaan-perusahaan di sektor lainnya. Karena itu, inflasi masih akan tetap tinggi pada tahun 2006 sekalipun tidak setinggi pada tahun 2005. Pada tahun 2006 inflasi diperlirakan masih akan sekitar 10%, lebih tinggi dari perkiraan pemerintah sebesar 8%.

Serikat pekerja juga menuntut kenaikan upah karena tingginya inflasi ini, yang kemungkinan akan berkisar antara 12-15%. Sayangnya kenaikan upah biasanya diikuti oleh kenaikan harga-harga. Alasan ini pula yang menyebabkan inflasi pada tahun 2006 akan masih relatif tinggi.

Pengalaman perekonomian Indonesia pada masa sebelum krisis menunjukkan bahwa karakteristiknya adalah inflasi dan suku bunga relatif tinggi, di atas 10%, namun pertumbuhan ekonomi juga relatif tinggi, sekitar 7-8%, yang diikuti oleh perluasan kesempatan kerja atau tingkat pengangguran yang rendah. Karena itu, masyarakat pada umumnya masih mengalami peningkatan kesejahteraan.

Karakteristik ekonomi pada tahun ini menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi akan diikuti oleh tingkat pengangguran yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang moderat saja.

Pertumbuhan ekonomi triwulan-per-triwulannya terus mengalami penurunan, dari 6,12% pada triwulan pertama (2005) menjadi 5,34 % pada triwulan ketiga, dan kemungkinan lebih rendah lagi pada triwulan keempat. Sedangkan tingkat pengangguran terus meningkat mendekati 11%.

Keadaan ini sangat memberatkan, terutama bagi golongan masyarakat bawah. Jika kita ukur tingkat kesengsaraan (misery level) sebagai inflasi ditambah de- ngan inflasi, maka tahun 2005 akan mencapai sekitar angka 28, angka yang tertinggi pada masa pasca krisis. Karena itu, persepsi mengenai keadaan ekonomi antara pemerintah dengan masyarakat pada umumnya sangat berbeda.

Pemerintah melihat perekonomian di atas kertas, dengan menyatakan bahwa pertumbuhan masih sekitar 5%, dan PMA meningkat dibandingkan tahun lalu, tetapi masyarakat melihat perekonomian dari tingkat kesulitan kehidupan mereka sehari-hari.

Upaya pemerintah untuk menekan tingkat inflasi ini tidaklah terlalu efektif, selain pemerintah sendiri juga tidak melakukan kerjanya dengan sungguh-sungguh.

Desakan Reshuffle

Impor beras untuk menekan laju inflasi menuai protes dari berbagai pihak, karena menekan pendapatan petani. Kenaikan harga-harga terjadi di seluruh sektor perekonomian untuk menyesuaikan dengan perubahan. Penyesuaian harga akan terus berjalan secara bertahap sampai dunia usaha menganggap marjin penerimaan dan biaya cukup memadai.

Program pemerintah untuk meringankan beban dunia usaha dengan memberikan insentif dan mengurangi biaya tinggi, sebagian besar masih merupakan rencana, dan tidak mudah untuk direalisasikan. Bahkan penurunan biaya bongkar-muat di pelabuhan tidak diikuti oleh perusahaan, terutama asing, dengan baik. Demikian pula penurunan biaya tinggi, seperti pengurangan operasi jembatan timbang di berbagai daerah, tidaklah mudah untuk dilaksanakan, karena lemahnya otoritas pemerintah pusat terhadap pemda.

Berbagai insentif membutuhkan langkah dari Depkeu, yang perhatiannya lebih pada penerimaan pajak untuk menekan defisit daripada memberikan insentif pada dunia usaha yang akan menurunkan pendapatan pajak.

Demikian pula program pemerintah untuk meringankan beban masyarakat kebanyakan masih merupakan rencana, dan banyak yang belum diimplementasikan. Program SLT (Subsidi Langsung Tunai) dengan menyerahkan uang tunai kepada masyarakat miskin Rp 100.000 per bulan menimbulkan banyak kontroversi, baik berkaitan dengan efektifitasnya mencapai kelompok sasaran, maupun dalam hal efektifitas dalam mengatasi kemiskinan. Program padat karya, dalam bentuk pembangunan infrastruktur pedesaan,

misalnya, belum dilaksanakan dengan baik, padahal program semacam ini sangat membantu masyarakat miskin, dan lebih mendidik daripada SLT.

Perkembangan perekonomian yang kurang menggembirakan ini diikuti dengan desakan yang semakin gencar terhadap reshuffle kabinet, terutama untuk tim ekonomi pemerintah. Bahkan Presiden sendiri mengumumkan bahwa mantan Menkeu Budiono yang dianggap mempunyai reputasi baik, akan masuk kembali ke jajaran tim ekonomi, mungkin sebagai Menkeu atau Menko Ekuin. Jika ini yang terjadi, maka fokus kebijaksanaan pemerintah pada tahun-tahun yang akan datang adalah pada mengembalikan stabilitas ekonomi.

Jika ini tercapai, pengaruhnya positif terhadap pasar modal dan pasar uang, namun belum akan banyak menyentuh pada sektor riil dan permasalahan masyarakat, seperti pengangguran dan kemiksinan. Kebijaksanaan ekonomi akan lebih diarahkan pada peningkatan PMA sebagaimana yang dinyatakan Presiden sendiri. Perusahaan dalam negeri akan semakin sulit untuk bersaing, kecuali pada skala kegiatan UKM yang masih terbuka luas. Namun peningkatan PMA ini masih banyak terkait dengan permasalahan struktural, seperti kontrak, ketenagakerjaan, dan keadaan di daerah yang tidak mudah

dilesaikan. Selain itu, PMA pada umumnya berorientasi domestik, sehingga penurunan daya beli masyarakat menurunkan minat mereka.

Bagaimanapun, program pemerintah haruslah menyentuh permasalahan yang dihadapi dunia usaha domestik dan masyarakat pada umumnya, tidak sekadar potong kompas menggantikannya dengan perusahaan asing.

Realisasinya tidak mudah, namun dengan kepercayaan masyarakat masih tinggi kepada

pemerintah, khsusunya Presiden, perbaikan secara bertahap cukuplah baik. (24)

-Umar Juoro, peneliti pada Center for Information and Development Studies (Cides)