SEMARANG- Kewajiban membayar utang luar negeri yang sangat besar telah menjadi kendala utama bagi pemerintah untuk menyediakan anggaran yang cukup bagi pendidikan.

Koordinator Koalisi Antiutang (KAU) Kusfiardi, Rabu (30/11), di Semarang, menjelaskan, utang luar negeri pemerintah saat ini 82 miliar dolar Amerika.

Untuk membayar angsuran pokok dan bunganya, pemerintah setiap tahun harus mengalokasikan belanja negara sekitar Rp 25 triliun dan Rp 45 triliun.

"Jika angka itu ditambah dengan kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga utang dalam negeri yang masing-masing sekitar Rp 30 triliun dan Rp 45 triliun, maka praktis sepertiga APBN atau Rp 145 triliun habis terkuras hanya untuk membayar angsuran pokok dan bunga utang," kata dia dalam diskusi dan bedah buku Prof Dr Mubyarto, Ekonomi Terjajah, di Aula Lantai IV Gedung DPRD Jateng.

Padahal, karena pembayaran bunga utang dalam negeri berkaitan dengan penerbitan obligasi rekapitulasi, manfaat 'subsidi bunga' Rp 45 triliun itu dengan sendirinya jatuh ke tangan sektor perbankan, khususnya beberapa bank BUMN papan atas.

Selain Kusfiardi, pembicara lain dalam diskusi itu adalah Dr Hendri Saparini (pengamat ekonomi dan Managing Director Econit) dan Agus Abdullatif (Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng).

Diskusi itu diselenggarakan BEM Undip, KAU, dan DPRD Jateng.

Ketergantungan Utang

Lebih lanjut Kusfiardi menjelaskan, volume subsidi bunga obligasi rekapitulasi tersebut jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan, maka sebagaimana tampak pada APBN 2005, anggaran pendidikan ternyata tidak lebih dari Rp 25,9 triliun. Artinya, volume subsidi bunga obligasi rekapitulasi hampir dua kali lebih besar daripada volume belanja pendidikan.

Menurut dia, dua kesimpulan yang dapat ditarik dari kedua analisis tersebut adalah, karena utang luar negeri pada dasarnya sebuah mekanisme neokolonialisme, maka utang luar negeri yang sangat besar yang dimiliki Indonesia tidak hanya menyebabkan ketergantungan utang, teknologi, dan ilmu pengetahuan. (G17-29t)