POLEMIK impor beras terus berlanjut. Pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah itu terjadi, akibat adanya perbedaan data yang dikeluarkan oleh dua instansi pemerintah (Departemen Pertanian dan Badan Pusat Statistik/BPS) serta besarnya stok yang dimiliki Perum Bulog. Berikut perbincangan dengan Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspoyo mengenai hal itu.

Apa yang sebenarnya terjadi dengan stok beras?

Pengertian stok beras adalah stok yang dikuasai oleh Bulog. Kalau stok yang dikuasai masyarakat itu tidak ada yang tahu, karena berada di rumah-rumah tangga. Jika ingin mengetahui stok masyarakat, harus dilakukan sensus door to door. Jadi tidak bisa hanya berasumsi. Dan Bulog tidak boleh bekerja berdasar asumsi, tapi harus berdasarkan data.

Berapa stok yang dimiliki Bulog?

Saat ini stok yang dimiliki Bulog 1,1 juta ton. Sampai akhir November 2005, jumlah ini tinggal 950 ribu ton. Bulan Desember, Januari dan Februari akan berkurang lagi, karena pada bulan tersebut merupakan musim paceklik sehingga tidak ada pemasukan beras dari produksi dalam negeri sampai awal Maret 2006.

Memang dalam Bulan Januari sudah mulai panen, tapi hanya cukup untuk mengisi rumah tangga petani atau kebutuhan pasar. Biasanya hasil panen bulan Januari dan Pebruari habis diserap pasar. Karena itu, jangan heran bila harga gabah di bulan-bulan itu masih tinggi di atas harga pembelian pemerintah (HPP).

Ada yang mengatakan impor merugikan petani. Pendapat Anda?

Sekarang saya balik bertanya, petani mana yang rugi? Petani sudah diberikan patokan harga pembelian. Itu angka yang ditetapkan pemerintah, kalau gabah itu dibeli, pada angka tersebut sudah terkandung di dalamnya keuntungan petani. Ternyata angka itu masih lebih rendah dari harga yang terjadi. The real price di pasar lebih tinggi dari harga yang ditetapkan. Jadi petani harusnya untung.

Jadi, sebenarnya impor ini tidak merugikan petani, karena petani sudah tidak punya beras lagi. Sekarang sudah memasuki musim paceklik. Beras itu sudah di tangan pedagang. Artinya, yang paling takut sekarang ini adalah pedagang. Jadi yang ribut dan khawatir itu adalah pedagang yang punya stok.

Perlu diketahui, yang namanya petani Indonesia itu macam-macam. Ada buruh tani yang hanya punya badan, tapi tidak punya lahan. Lalu, ada petani gurem yang memiliki lahan hanya 0,25 hektare. Jumlah mereka sesuai data BPS 2003, mencapai 13,7 juta KK. Akibat krisis ekonomi jumlah mereka terus bertambah.

Hasil studi menyebutkan, petani gurem ini bisa hidup dari lahannya hanya 25 persen. Selebihnya yang 75 persen hidup dari nontanah. Jumlah mereka hampir 60 juta orang. Selain itu, mereka juga konsumen beras. Sehingga, jika harga beras dinaikkan, mereka akan semakin menderita. Data menyebutkan, petani merupakan 52 persen dari penerima raskin.

Kenapa impor beras tahun ini dipersoalkan?

Sebetulnya pertanyaan tersebut bukan pada Bulog, karena Bulog tidak pernah mempersoalkannya. Yang mempersoalkan itu pihak-pihak lain dan kepada merekalah pertanyaan itu seharusnya diajukan.

Izin impor sebetulnya sudah banyak diberikan tidak kepada Bulog, tetapi kepada pihak swasta. Pada awal tahun 2005, Departemen Perdagangan mengeluarkan izin impor kepada 23 perusahaan swasta. Dan sampai November 2005 ini sudah masuk sekitar 255 ribu ton. Izinnya diberikan untuk impor beras menir dan untuk beras khusus diabetes serta untuk beras konsumsi hotel dan restoran. Yang menjadi pertanyaan, mengapa impor oleh swasta sebanyak itu tidak dipersoalkan?

Ada isu impor beras tersebut untuk pengusaha ?

Isu itu tidak benar. Rencana impor 250 ribu ton untuk stok nasional, bukan untuk pengusaha. Justru para pengusaha itu yang harus dilacak kemana larinya. Kalau pengusaha dapat izin impor sebanyak 14 ribu ton fragrant rice masuk dari Thailand, kenapa orang diam-diam saja. Justru itu yang harus dilacak. Kepada dia bisa impor dan kenapa jumlahnya sebesar itu serta siapa yang merekomendasikan.

Apa yang dilakukan agar beras impor tidak masuk ke Jawa?

Agar beras impor ini tidak masuk ke Jawa, diantisipasi dengan langsung mengemas beras impor dengan karung Bulog. Jadi mulai dari negara asalnya yaitu Vietnam beras itu sudah menggunakan karung Bulog, sehingga jika lolos akan ketahuan. Impor keseluruhan yang disetujui anggota Kabinet sebanyak 250 ribu ton. Dan yang baru masuk kira-kira 70 ribu ton.

Dalam rapat dengan Komisi VI DPR, dinyatakan tidak ada izin impor lagi, kecuali mendapat rekomendasi dari Dewan Ketahanan Pangan.

Sebetulnya itu bukan harga mati. Kita ini kan hidup di dalam suasana yang penuh perubahan. Satu saat kelebihan, kita ekspor dan saat kekurangan kita impor.

Dalam rapat dengan Komisi VI DPR, terdapat perbedaan data. Menurut Anda?

Mengacu data BPS, tahun 2005 kita ini defisit 680 ribu ton. Sementara Deptan mengatakan, kita surplus 1,6 juta ton. Bulog cenderung tidak mempersoalkan surplus atau defisit, tapi mempersoalkan harga dan stok. Karena itu terkait dengan tugas Bulog, yaitu menjaga stok nasional. Ini yang harus dibedakan.

Jangan mengonflikan antara surplus kemudian tidak boleh impor. Atau karena defisit, harus impor. Kalaupun defisit, kalau Bulog stoknya tinggi tidak perlu impor. Ini merupakan dua hal yang terpisah. Jangan dikaitkan, ini penting dan juga merupakan masalah kunci.

Adanya data yang berbeda menyebabkan polemik berkepanjangan. Pendapat Anda?

Memang, adanya perbedaan data ini mengakibatkan terjadinya polemik impor beras. Tapi, saya tegaskan tidak ada data yang diterbitkan Bulog. Yang punya data hanya BPS dan Deptan. Karena BPS satu-satunya institusi di negara ini yang dilindungi oleh undang-undang statistik, berkewajiban untuyk menyediakan data. Jadi tidak boleh ada data lain. Kalau banyak orang meributkan data mana yang benar, selayaknya yang menjadi acuan adalah data BPS.(Eko Suksmantri-59)