PATI - Jumlah tagihan rekening telepon di lingkungan Kantor Setda Pati dinilai fantastis. Sebab, dalam satu tahun anggaran mencapai hampir Rp 500 juta. Kalangan DPRD menyoroti penggunaan pesawat telepon dengan tagihan sebesar itu, disangsikan benar-benar untuk menunjang kegiatan kerja.

Bahkan, Ketua Fraksi PDI-P, H Djamari Ridwan SH menyinyalir terjadi pemakaian fasilitas telepon yang asal-asalan.

Maksudnya, kata dia, setiap karyawan bisa menggunakan fasilitas telepon dengan bebas, termasuk untuk kepentingan pribadi. Padahal, sepengetahuan dia, untuk penyediaan fasilitas telepon di kantor itu menggunakan sistem sentral yang dikendalikan petugas operator.

Dengan sistem tersebut, tentu pemakaian pesawat telepon hanya bisa dilayani untuk kepentingan lokal. Namun di sisi lain, ternyata juga terpasang pesawat telepon nonsentral di ruang ajudan bupati dan wakil bupati, Setda, Asisten Sekda, serta para Kabag.

Pembengkakan rekening telepon sebesar itu, terungkap ketika pembahasan APBD Perubahan, unit satuan kerja di lingkungan Setda mengajukan tambahan biaya telepon sebesar Rp 138 juta.

"Padahal, dalam APBD murni tahun yang sama pos biaya telepon sudah dialokasikan Rp 353 juta," ujarnya.

Pengaman

Dari pengajuan tersebut, pihaknya terpaksa minta penjelasan kepada eksekutif di jajaran satuan unit kerja itu. Berdasarkan hasil pertemuan, diperoleh jawaban bahwa pembengkakan tagihan biaya telepon terjadi karena pemakaian banyak dilakukan oleh oknum karyawan untuk urusan pribadi.

Dia menegaskan, jika telepon sentral tetap tidak bisa menghemat anggaran, lebih baik dikembalikan ke sistem semula. Yakni, setiap ruangan bagian-bagian atau ruang asisten dan ajudan, tiap bulan dipatok biaya telepon sesuai dengan frekuensi pekerjaan.

Jika terjadi pembengkakan, maka kelebihan biaya tersebut menjadi tanggungan bagian masing-masing. Di samping itu, upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut bisa dilakukan melalui kerja sama dengan pihak Telkom, agar setiap pesawat bisa dipasangi kode rahasia.

"Misalnya, upaya tersebut bisa dilaksanakan, tapi ternyata tagihan rekeningnya tetap tinggi, berarti itu mental oknum pemakainya," tandasnya.

Asisten III Sekda, Dwi Sapardiyono SH MM, ketika dimintai tanggapan sehubungan hal tersebut belum bisa memberikan penjelasan.

"Coba kami lakukan pengecekan lebih dulu," kata dia.(ad-61)