BLORA - Ketua Asosiasi Kontraktor Pengadaan Pangan (AKPP) Se-eks Karesidenan Pati Singgih Hartono menolak tegas beras impor yang masuk ke wilayah Jateng. Sebab, beras impor akan sangat merugikan petani. Singgih mengklaim, wacana penolakan itu telah mendapat dukungan pengusaha pengadaan pangan lain di Jateng.

''Sebagian besar pengusaha menolak beras impor masuk Jateng. Hari ini (Senin-Red), kami akan berkumpul di Semarang untuk menyatukan sikap penolakan itu,'' ujarnya, kemarin.

Singgih mengemukakan, berdasarkan data yang dia miliki, saat ini di wilayah eks Karesidenan Pati masih ada stok beras 12.545 ton. Tersebar di Blora 5.295 ton, Rembang (3.287 ton), Pati (2.521 ton), Kudus (1.416 ton), dan Jepara (26 ton). Sementara itu, stok gabah diperkirakan 1.710 ton.

Kebutuhan penyaluran beras hanya 4.069 ton, dengan perincian Blora 922 ton, Rembang 652 ton, Pati 1.660 ton, Kudus 282 ton, dan Jepara 552 ton. ''Stok beras cukup untuk kebutuhan komsumsi hingga Maret 2006,'' tegasnya.

Anggota DPRD Blora itu mengungkapkan, selama ini kondisi petani sudah terpuruk dengan harga gabah yang rendah. Padahal, harga saat ini sudah mulai membaik. Menurut keterangannya, dengan masuknya beras impor otomatis akan berpengaruh pada kestabilan harga di pasaran meskipun menurut rencana hanya masuk dolog.

Untuk meningkatkan penghasilan petani, lanjut Singgih, perlu penolakan masuknya beras impor itu. Dia berpendapat, seandainya ada rencana penyebaran stok beras eks impor 2005, cukup diambilkan dari kelebihan stok. Dia menegaskan, tujuan penolakan masuknya beras impor adalah persiapan memberi ruang untuk menampung hasil panen 2006 yang menurut perkiraan akan mulai Februari. ''Kalau tidak seperti itu, terus dikemanakan hasil panen petani nanti?'' (aiz-50j)