SEMARANG - Rencana impor beras yang dilakukan pemerintah diyakini merupakan tindakan spekulatif. Kebijakan itu dilakukan hanya untuk menghantam secara psikologis harga beras di dalam negeri. Karena kebijakan beras menyangkut hajat hidup masyarakat, pemerintah harus memperhatikan setiap aspirasi yang muncul terkait hal tersebut.

Demikian dikatakan Ketua Umum DPP Pemuda Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Ir H Soepriyanto di sela-sela pelantikan pengurus DPD Pemuda Tani Jateng 2005-2010 yang diketuai Bambang Supartoko di Hotel Pandanaran, Sabtu (26/11).

Menurut Soepriyanto, ketergantungan terhadap beras impor sangat berbahaya. Alasannya, pasar internasional bahan pangan sangat rapuh dan tidak stabil. Impor beras dalam jumlah besar dapat mengakibatkan naiknya harga pasar dunia secara signifikan. Selain itu, pasar internasional yang dikuasai negara-negara tertentu dapat dijadikan instrumen politik strategis untuk menekan kepentingan nasional. "Beras yang diimpor, merupakan residual market. Hasil produksi bertahun-tahun lalu yang dipoles lagi dengan mesin modern. Beras seperti itu kadar gizinya rendah walau bagian luar terlihat bagus," jelasnya.

Harga Gabah

Bila kebijakan itu terkait dengan stok Bulog yang semakin menipis, lanjutnya, pemerintah perlu menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Inpres No 2 tahun 2005 yang mengatur HPP menyebutkan harga beras Rp 2.790 per kg.

Padahal, saat ini harga jual beras petani atau pasar dalam negeri berada di atas itu, yakni sekitar Rp 3.000 hingga Rp 3.500 per kg.

"Akibatnya sudah jelas, Bulog tak bisa membeli beras petani dalam negeri. Solusinya, pemerintah harus menaikkan HPP dengan mengubah Inpres yang berlaku sekarang. Kenaikan HPP akan menjadi insentif bagi petani yang turut merasakan dampak kenaikan harga BBM," tandasnya.

Soepriyanto menambahkan, petani padi baru merasakan naiknya harga gabah. Kenaikan itu memotivasi peningkatan produktivitas dan luas tanam. Sayangnya, semangat yang sedang membara itu tidak bertahan lama. Hal tersebut tidak lepas dari kebijakan pemerintah berupa impor beras. Selain itu, juga tak terlepas adanya kenaikan harga BBM yang membuat harga-harga kebutuhan hidup melonjak.

''Apalagi pemerintah kurang transparan terhadap impor beras yang akan dilakukannya. Jumlahnya 70.050 ton atau 300.000 ton?'' tanya Soepriyanto.

Mengingat kebijakan perberasan nasional menyangkut hajat hidup rakyat banyak, terutama petani di pedesaan, pihaknya berharap pemerintah juga perlu meminta masukan dari daerah atau organisasi tani nasional. (aim, H13-44v)