JAKARTA-Pada 2006, Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kembali menggunakan dana dari Surat Utang Pemerintah (SUP) 005 untuk pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM) antara Rp 6,7 triliun - Rp 6,8 triliun. Untuk tahap pertama, yang sudah disalurkan dari SUP 005 sekitar 70-80%.

Menteri negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suryadharma Ali mengatakan hal itu usai penandatanganan kerjasama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Perbankan di Hotel Binakarsa Jakarta kemarin.

''SUP 005 tahap pertama untuk periode 2004-2005 yang disediakan pemerintah bagi pengembangan KUKM sebesar Rp 3,1 triliun. Kami juga akan mengucurkan dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM 2005 sebesar Rp 106 miliar yang pengelolaannya difokuskan melalui Program Pembiayaan Produktif,'' paparnya.

Program dana bergulir yang disalurkan melalui LKM dari dana PKPS BBM Kementerian Koperasi dan UKM sejak 2000 - 2003 yang jumlah awalnya Rp 600 miliar, telah berkembang menjadi Rp 1,3 triliun.

Disebutkan, pendistribusian dana program kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) itu, akan dilakukan dengan bank pelaksana, yakni Bank Mandiri (BM), Bank Muamalat Indonesia (BMI), PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan BPD di seluruh Indonesia. Adapun tiga bank padanan program pembiayaan produktif, yakni BM, BMI dan PT PNM direncanakan masing-masing juga akan menyiapkan dana sebesar Rp 106 miliar.

''Tapi karena tahun anggaran 2005 sudah hampir habis, maka yang dikucurkan baru dana dari Kementerian Koperasi dan UKM,'' jelasnya.

Ia menambahkan, program pembiayaan produktif bagi UKM itu pada tahap pertama pendistribusian dilaksanakan melalui 440 LKM yang terdiri atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Usaha Simpan Pinjam (SUP) koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Untuk pengembangan koperasi dan UKM 2005, Kementerian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2005 mengucurkan dana Rp 143 miliar dari APBN 2005, Rp 140 miliar dari APBN perubahan 2005 dan Rp 34 miliar dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Sumatera Utara. (bn-33)