KOTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Surakarta menyatakan, menghormati keputusan Gubernur mengenai besaran Upah Minimum Kota (UMK) Solo, yakni Rp 510.000.

Namun, menurut Sekretaris Eksekutif, Pank Supardi, penerapan kenaikan UMK tahun lalu sebesar Rp 427.000 itu bergantung kemampuan perusahaan. "Penerapan UMK itu sangat bergantung kondisi perusahaan. Kami juga belum mengetahui, bagaimana sikap perusahaan lain, mengingat keputusan itu belum disosialisasikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)," ujarnya, kemarin.

Perusahaan yang keberatan atas keputusan Gubernur, lanjut dia, bisa mengajukan keberatan. Apalagi kenyataan di lapangan menunjukkan, saat ini industri tekstil dan plastik terpuruk.

"Pascakenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik biaya operasional perusahaan di bidang tekstil dan plastik naik tajam. Apalagi harga bahan baku juga naik, sedangkan daya beli menurun," paparnya.

Ketua Gabungan Serikat Buruh Industri Indonesia (Gasbiindo) Surakarta, Drs Zaenal Abidin Zein, mengatakan, pihaknya berat hati menyikapi keputusan UMK itu.

UMK, tutur dia, mestinya disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak (KHL) sesuai UU No 13/2003 tentang Upah dan Permenaker No 17/2005 tentang Penentuan Upah Minimal.

Besar KHL hasil survei Dewan Pengupahan Kota Surakarta, di antaranya, terdiri atas dua orang perwakilan buruh, Badan Pusat Statistik (BPS), Disnakertrans, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag), dan Fakultas Ekonomi UNS mencapai Rp 656.809. Jumlah itu jauh dari usulan Apindo sebesar Rp 461.160/bulan.

"Kami tetap berupaya agar Gubernur merevisi keputusannya, sehingga UMK sesuai dengan UU dan Permenaker. Kami keberatan atas keputusan itu," tandasnya.

Meski demikian, dia mengaku pesimistis atas upaya tersebut, mengingat posisi tawar buruh cukup rendah.

"Tapi, apa pun tetap kami upayakan. Langkah apa yang akan kami ambil, kami bicarakan dulu dengan rekan-rekan dari asosiasi buruh lain di Solo," 8imbuhnya. (G13-27h)