logo SUARA MERDEKA
Line
Sabtu, 26 Nopember 2005 SEMARANG
Line

Tak Naikkan Upah, SIUP Dicabut

DEMAK - Bupati Hj Endang Setyaningdyah mengancam akan mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan menutup perusahaan yang tidak menaikkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Demak. Berdasarkan ketentuan yang terbaru, UMK di Demak Rp 500.000 per bulan. Sebelumnya, UMK yang berlaku Rp 450.000.

Menurut pendapatnya, jika perusahaan tidak menaikkan upah karyawan atau buruh, berarti mereka tidak memperhatikan nasib pekerja. Padahal para buruh sudah memeras keringat dan banting tulang untuk memajukan bisnis perusahaan tempat mereka bekerja.

"Untuk persoalan ini kami tidak main-main. Kalau ada perusahaan yang tidak menaikkan upah buruhnya sesuai dengan UMK maka harus berhadapan dengan kebijakan pemerintah yang akan mencabut SIUP dan menutup perusahaan tersebut," tegas Bupati Endang seusai menyampaikan sambutan dalam acara halalbihalal dengan PNS di lingkungan Pemkab Demak di pendapa kabupaten, Jumat (25/11).

Namun, terhadap perusahaan yang telah menaikkan atau bahkan telah memberi upah melebihi UMK, pihaknya menyampaikan terima kasih. "Kalau buruh merasa senang, kami pun akan merasakan senang," tuturnya.

Selama ini, lanjut dia, upah buruh di daerahnya tergolong rendah. Karena itu, para pemilik perusahaan sepatutnya menaikkan upah mereka. Terlebih setelah kenaikan harga BBM, kondisi perekonomian mereka menjadi tertekan seiring dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok.

Bupati menambahkan, pada prinsipnya Pemkab menyambut baik kenaikan UMK. Karenanya, semua pihak termasuk para pemilik perusahaan juga diminta berjalan seiring dengan kebijakan kenaikan UMK itu.

Dalam acara halalbihalal dengan para PNS di lingkungan Pemkab itu, Bupati Hj Endang Setyaningdyah meminta semua PNS untuk meningkatkan kinerjanya. PNS sebagai pelayan masyarakat wajib memberikan pelayanan yang terbaik.

Hampir sebagian PNS, imbuhnya, menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan PNS mereka sebagai jaminan utang atau kredit. Kondisi itu membuktikan bahwa penghasilan mereka belum cukup. "Pesan saya, jangan khawatir karena pemerintah pasti memikirkan persoalan itu dan tentunya berusaha untuk mencari solusi dan pemecahannya." (H1-51d)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA