SEMARANG - Beberapa perempuan berjalan dalam barisan memanjang. Ada buruh, petani, tenaga kerja wanita (TKW), pembantu rumah tangga (PRT), dan ibu rumah tangga. Dari depan Masjid Baiturrahman mereka berjalan tersaruk-saruk, perlahan, dengan wajah bersirat penderitaan.

Seorang lelaki penguasa membelit leher perempuan-perempuan malang itu dengan seutas tali rafia. Dia dengan jemawa menyeret tubuh dan memenjara pikiran mereka. Pada tali itu bergantungan poster-poster dengan tulisan bernada gugatan, ''Pemerintah Melarang Perempuan Pintar'', "Pemerintah Melarang Perempuan Sehat'', ''Perdagangan Perempuan Meningkat'', ''Perempuan Dikriminalkan'', dan ''Jangan karena Perempuan, Aku Diperkosa''.

Demikian, happening art yang ditampilkan aktivis Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPPA) Semarang dalam demonstrasi, Jumat (25/11). Berbeda dari biasanya, kegiatan yang dilakukan untuk memperingati 16 hari antikekerasan terhadap perempuan itu tanpa orasi, yel-yel atau lagu-lagu perjuangan. Mereka hanya berjalan dalam diam dari halaman Masjid Baiturrahman, mengitari Lapangan Pancasila, lalu menuju ke Gedung DPRD Jateng di Jalan Pahlawan.

Sepertinya, happening art itu cukup untuk meneriakkan betapa kebijakan pemerintah saat ini belum berpihak kepada perempuan. Mereka bahkan menengarai rezim memiara iklim yang tak nyaman bagi perempuan dan cenderung melakukan penistaan.

Sengsara

Dalam siaran pers yang mereka bagikan, JPPA memapar fakta banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan tanpa azas ketidakadilan.

Di bidang hukum, kaum hawa kerap disubordinatkan. Hakim dan aparat kepolisian tak menunjukkan empati dan pembelaan.

Mereka lantas merujuk kasus perkosaan seorang kiai beberapa waktu lalu. Meski terbukti melakukan, dalam proses peradilan ternyata ia dibebaskan. ''Ini menunjukkan betapa lembaga hukum kita masih dikuasai mafia peradilan oleh orang-orang berduit yang notabene kaum adam,'' kata koordinator aksi Ninik Jumoenita.

Di bidang ekonomi, kebijakan pemerintah SBY-JK juga menyengsarakan perempuan. Contoh paling gamblang adalah tindakan mereka menaikkan harga BBM di luar kewajaran. Perempuan sebagai pengatur ekonomi keluarga, dalam hal ini langsung terkena dampaknya.

Hal itu berkebalikan dengan janji-janji dan propaganda mereka saat kampanye silam. Selain itu, kekerasan perempuan juga marak, baik pada ranah publik maupun domestik. Demikian banyak, hingga ia seolah tampak sebagai budaya masyarakat.

Sesampai di depan gedung DPRD, mereka berhenti. Perempuan-perempuan malang itu kemudian melakukan pemberontakan. Mereka mengeroyok ''sang penguasa'' untuk merebut kebebasan. Di akhir acara, para aktivis melempar buah tomat ke arah papan nama gedung wakil rakyat itu. Mungkin, mereka juga kecewa dengan anggota DPRD yang bisanya cuma diam. (H6-18d)