SEMARANG - Penolakan DPRD Kota Semarang terhadap rencana utang untuk pembangunan Terminal Mangkang, ternyata tak menyurutkan langkah Bank Dunia memberi tawaran pinjaman. Komitmen untuk mengusulkan kembali pembangunan Terminal Mangkang juga disampaikan Wali Kota Sukawi Sutarip.

''Dalam waktu dekat eksekutif akan mengadakan pembicaraan ulang dengan legislatif. Sepertinya DPRD memberi sinyal dukungan,'' ujar Sukawi, baru-baru ini.

Upaya pembicaraan ulang itu akan dilakukan sebagai tindak lanjut kedatangan utusan Bank Dunia. Sukawi mengatakan, Pemkot akan melakukan negosiasi ulang dengan Bank Dunia, jika DPRD menyetujui proyek tersebut.

Kepala Bappeda Kota Semarang Drs Soemarmo HS dalam kesempatan terpisah sebelumnya menyatakan, perwakilan Bank Dunia datang untuk menanyakan komitmen Kota Semarang membangun infrastruktur transportasi itu.

Seperti ditirukan Soemarmo, lembaga donor itu sebetulnya sudah menyiapkan dana untuk kabupaten/kota yang dianggap memenuhi syarat mendapatkan pinjaman. Kota Semarang termasuk satu di antara tujuh kota/kabupaten di Indonesia yang dinyatakan memenuhi syarat.

Karena itu, sangat disayangkan jika Kota Semarang melewatkan kesempatan itu sementara 120 kota lain antre untuk mendapatkan utangan serupa.

''Pembangunan Kota Semarang tidak cukup hanya menggantungkan dana APBD saja. Dibutuhkan pilar lain yakni swasta dan masyarakat,'' jelasnya.

Menurut dia, Wali Kota berpesan agar Bank Dunia mengkaji kemungkinan pengajuan kembali pinjaman. Jika aturan memperbolehkan, Pemkot akan berusaha mengagendakan pembicaraan dengan DPRD Kota Semarang. ''Sejak penolakan DPRD hingga sekarang, Pemkot belum memberi pernyataan menolak atau menerima pinjaman dari Bank Dunia,'' imbuhnya.

Tawaran Bank Dunia ini, lanjut Soemarmo, sangat menarik. Apalagi proyek pembangunan Terminal Mangkang bersifat cost recovery (kembali modal-Red). Melalui Urban Sector Development Reform Program (USDRP), pembangunan terminal tipe C menjadi tipe A itu diperkirakan menelan dana sekitar Rp 43,9 miliar.

Selain pinjaman Rp 29,9 miliar dari Bank Dunia, Pemkot mengusulkan dana pendamping dari APBD sebesar Rp 13,9 miliar. Selama lima tahun pertama, Pemkot hanya dibebani pembayaran bunga utang sebesar 8,19% atau sekitar Rp 2,4 miliar.

''Jangka waktu pengembalian utang selama 20 tahun. Dengan bunga dan jangka pengembalian yang panjang, kondisi keuangan kita sangat mencukupi,'' imbuhnya.

Sementara itu, tanggungan utang Pemkot hingga tahun 2006 tinggal Rp 32 miliar. Skema utang sudah diatur sehingga seluruh pinjaman dapat dilunasi pada tahun anggaran 2006.

Anggota Komisi B DPRD Rr Maria Tri Mangesti menuturkan, masih terbuka kemungkinan bagi Pemkot untuk kembali mengajukan pinjaman USDRP untuk pembangunan Terminal Mangkang. Penolakan DPRD terhadap pinjaman itu beberapa bulan lalu, didasari pertimbangan kemampuan Pemkot untuk membayar utang.

''Kalangan Dewan menginginkan, pinjaman utang untuk Terminal Mangkang jangan sampai memberatkan masyarakat di kemudian hari. Selain itu, kami tengah mempelajari kembali perangkat perundangan yang mengatur boleh tidaknya pengajuan pinjaman pada tahun anggaran 2006,'' kata mantan ketua Panitia Khusus (Pansus) Pinjaman Mangkang itu.

Ditambahkan, kalau memang Pemkot kembali mengajukan utang untuk Mangkang, sudah tentu Dewan akan melakukan pembahasan mulai dari awal lagi. Termasuk di dalamnya melakukan review atas proses yang telah dilaksanakan, public hearing, pembentukan pansus, hingga sidang paripurna.

Siap menjadi anggota pansus lagi? ''Kalau dibentuk pansus Mangkang, bisa saja sebagian diambilkan dari mantan anggota pansus terdahulu. Namun, bisa juga dari anggota Dewan lainnya, yang bukan anggota pansus. Kalau ketuanya, saya pikir, sebaiknya yang lain saja,'' tandasnya. (H5,H9-18v)