logo SUARA MERDEKA
Line
Rabu, 23 Nopember 2005 SALA
Line

Polisi Keberatan soal Wewenang Petugas DLLAJ

KARANGASEM-Perda Lalu Lintas Angkutan Jalan mengundang kontroversi. Lima jam sebelum penetapan oleh Wali Kota Joko Widodo dan Wakil Ketua DPRD Alqaf Hudaya sekitar pukul 10.30 kemarin Kasat Lantas Polresta Surakarta AKP Nurhandono datang ke DPRD.

Didampingi Aipda Sudharman Nurhandono mengemukakan polisi merasa keberatan atas wewenang petugas DLLAJ yang secara teknis diperbolehkan menilang atau menahan SIM dan STNK pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar lalu lintas.

"Sesuai dengan UU No 14/1992 yang berhak menahan atau menilang SIM dan STNK adalah polisi.

Kalau seperti ini berarti Perda LLAJ bertentangan dengan UU itu. Padahal sesuai dengan ketentuan undang-undang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya," tandasnya.

Sebagaimana diberitakan selain polisi, pegawai negeri sipil (PNS) DLLAJ Pemkot Surakarta diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang lalu lintas angkutan jalan.

Wewenang itu bukan untuk memeriksa surat-surat kelengkapan berkendara berupa SIM dan STNK, tetapi hanya surat-surat kelengkapan atau kelayakan jalan kendaraan, misalnya surat atau buku jalan kendaraan serta kondisi kendaraan yang digunakan.

Meski demikian, menurut Kepala DLLAJ Ponco Wibowo, dengan wewenang itu petugas DLLAJ berhak menilang kendaraan bermotor yang melanggar lalu lintas serta bisa menahan SIM atau STNK. "Wewenang itu terkait dengan tugas kami selaku petugas yang mengawasi penegakan Perda LLAJ," kata Ponco.

Dipending

Nurhandono menambahkan dalam rapat dengar pendapat serta rapat koordinasi antara polisi, DLLAJ, dan Panitia Khusus Perda LLAJ memang disinggung tentang kewenangan petugas DLLAJ dalam menahan SIM maupun STNK bagi pelanggar lalu lintas. Namun karena tidak menemukan titik temu pembahasannya di-pending.

"Kalau petugas DLLAJ akan menahan SIM atau STNK pengemudi yang melanggar lalu lintas maka harus berkoordinasi dulu dengan polisi," ungkapnya.

Petugas DLLAJ, lanjut dia, juga tidak diperkenankan melakukan operasi lalu lintas sendiri di jalan raya tanpa bergabung dengan polisi. Kalau ingin melakukan operasi sendiri maka harus di tempat-tempat khusus, contohnya terminal dan jembatan timbang.

Ketua Panitia Khusus Perda LLAJ Supriyanto mengakui pembahasan wewenang petugas DLLAJ yang dirasakan tumpang tinding dengan wewenang polisi soal tilang (bukti pelanggaran) memang di-pending dalam rapat koordinasi sebelumnya.

"Dalam Perda tidak disebutkan petugas DLLAJ boleh menilang," tegasnya.(G8-27)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA