PEKALONGAN- Ketua BPC Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapensi) Kota Pekalongan, Kholid Subadi, mengharapkan DPU menegur anggotanya bila dalam mengerjakan proyek tak beres. Baik teguran secara lisan maupun tertulis.

''Hanya, saya minta teguran itu ditembuskan ke Gapensi, sehingga kami memiliki dasar untuk memberikan pembinaan. Namun, selama ini DPU kok jarang memberikan teguran?'' kata dia, kemarin.

Seperti diberitakan Suara Merdeka (17/11), Kepala DPU Ir M Feizal mengatakan, lebih dari 50% rekanan dalam mengerjakan proyek kurang beres. Kalau DPU bertindak tegas, sekitar separo dari 120 anggota Gapensi akan di-blacklist.

Kholid mengatakan, rekanan yang mengerjakan proyek-proyek di Pekalongan tak hanya Gapensi, tetapi ada juga lembaga di luar Gapensi. Karena itu, kalau ada pekerjaan yang jelek, dia yakin ada pula yang digarap oleh rekanan non-Gapensi.

Dia menegaskan jika ada anggotanya yang hasil pekerjaannya jelek, seharusnya aparat DPU sebagai pengawas proyek mau memberikan peringatan. Hal itu pernah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Dengan demikian sebagai ketua, dirinya bisa langsung memberikan pembinaan. Dengan harapan hasil pekerjaan mereka di kemudian hari menjadi lebih baik.

''Syukur, kalau peringatan itu diberikan ketika proyek sedang dikerjakan. Dengan demikian, perbaikannya sangat mudah. Namun kalau telanjur selesai, agak menyulitkan. Kalau memang pekerjaannya menyimpang, tidak masalah jika DPU terpaksa harus memberikan teguran,'' tegasnya.

Dia juga menilai positif keberanian DPU dalam memberikan kritikan terhadap Gapensi. Sebab, akan dipergunakan anggotanya untuk memperbaiki pekerjaannya.

Sementara itu, beberapa rekanan mengatakan, pernyataan Ir M Feizal mengenai banyak pekerjaan rekanan di Kota Pekalongan yang berkualitas kurang baik, dinilai mereka kurang terbuka. Sebab, pernyataan tersebut tanpa disertai bukti-bukti.

Karena itu, mereka berharap sebaiknya DPU mengumumkan hasil pekerjaan dari seluruh rekanan yang mengerjakan proyek. Siapa yang menyimpang dan siapa yang benar harus diumumkan secara terbuka. Sebab jika DPU hanya membuat pernyataan tetapi tidak menyebutkan nama-nama rekanan, rekanan yang pekerjaannya sudah baik merasa tidak enak juga.

Dengan cara seperti itu, ke depan akan ada persaingan positif di antara rekanan dalam upaya memperbaiki pekerjaan. ''Itu jelas akan menguntungkan Pemkot,'' ujar seorang rekanan yang enggan disebutkan namanya.

Sementara, M Feizal mengaku akan tetap memberikan teguran seperti dilakukan sebelumnya. Teguran juga akan ditembuskan ke Gapensi. ''Pokoknya yang penting rekanan harus mengerjakan proyek dengan kualitas baik,'' tuturnya.

Mengenai nilai proyek pada 2005 yang mendapat pengawasan dari DPU, menurut dia, mencapai Rp 11 miliar. Dana itu untuk mengerjakan sekitar 50 proyek. (A15-54s)