KAJEN - Untuk menjamin terlaksananya wajib belajar sembilan tahun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan berencana menggelar program pendidikan gratis.

Program itu akan dilaksanakan tahun depan, dan diharapkan secepatnya bisa diajukan ke DPRD untuk mendapat persetujuan.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Pekalongan, H Amat Antono, di depan ratusan guru dalam acara halalbihalal PGRI di Aula Prima Graha Wisata Karanganyar, Kabupaten Pekalongan.

''Kami tengah merancang program agar pada 2006 pendidikan bisa gratis,'' tandasnya.

Masalah pendidikan, lanjut dia, merupakan kunci masa depan bangsa demi meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan pemenuhan pendidikan, masyarakat diharapkan bisa bertahan mengikuti perkembangan zaman.

Bupati minta agar dinas pendidikan bisa mempertahankan program tersebut saat diajukan ke legislatif.

''Saya minta Chumaedi (kepala Dinas Pendidikan-red) bisa mempertahankan program itu di legislatif,'' paparnya.

Selain memprogramkan pendidikan gratis, lanjut dia, pemerataan pendidikan jangan sampai dilupakan. Salah satunya adalah dengan membangun sekolah di daerah, yang selama ini belum punya sekolah.

Program pendidikan, diharapkan tidak hanya menjadi komoditas politik atau pernyataan saja. Namun benar-benar menjadi program nyata sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Hati-hati

Di tempat terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pekalongan, H Qurofi Hayyin mengharapkan, Pemkab agar hati-hati jika memang ingin meluncurkan program sekolah gratis.

''Saya minta, program itu nantinya benar-benar disosialisasikan secara benar dan menyeluruh,'' ujarnya di sela-sela peringatan HUT Yayasan Madrasah Islam Wonopringgo.

Di satu sisi, pendidikan gratis memang sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya yang tidak mampu. Namun di sisi lain, juga bisa memunculkan efek negatif, yaitu hilangnya inisiatif dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan.

Sebelum adanya bantuan operasional sekolah (BOS), di beberapa sekolah -khususnya sekolah swasta- partisipasi masyarakat cukup bagus. Hal itu bisa dilihat dari sumbangan pendidikan masyarakat untuk membiayai berbagai kegiatan, salah satunya menggaji guru. "Adanya BOS, otomatis sebagian besar pembiayaan-pembiayaan itu ditanggung pemerintah,'' ujarnya.

Jika hal itu tidak dijelaskan dengan benar, tegas dia, maka partisipasi masyarakat terhadap perkembangan pendidikan -khususnya dari mereka yang mampu- akan semakin berkurang. ''Jika itu yang terjadi, maka akan merugikan pendidikan di Pekalongan,'' tegas Qurofi. (G16-54a)