SEMARANG- Pemprov Jateng menjamin tidak akan mengimpor beras untuk mengamankan produksi petani. Pasalnya, provinsi ini merupakan daerah yang mengalami surplus panen beras. Berdasar data Dinas Pertanian, selisih kelebihan produksi dan konsumsi setahun bisa mencapai 1,3 juta ton.

"Kalau ada indikasi beras impor di pasaran, kami akan menerjunkan tim untuk melakukan pengecekan. Beberapa waktu lalu, begitu ada informasi beras impor beredar, kami langsung menelepon Bea Cukai dan menurunkan tim. Ternyata dari hasil temuan, beras yang dijual adalah jenis beras khusus impor untuk penderita diabetes kemasan 5 kilogram yang ada izinnya," ujar Banudojo Hastjarjo, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jateng, kemarin.

Dia menambahkan, langkah monitoring tersebut akan terus dilakukan sebagai antisipasi masuknya beras impor dari luar kota. Berdasarkan peta nasional, lanjut dia, Jateng dan Jatim telah mengalami surplus sehingga tidak perlu melakukan impor beras. Kebijakan tersebut dilakukan oleh daerah yang masih kekurangan beras.

"Alasan impor beras tersebut untuk menyangga stok beras nasional dan sebagai antisipasi bencana alam, seperti tsunami. Dalam rapat nasional, kami sudah menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa Jateng tidak akan impor beras," ujar dia.

Berdasarkan data terakhir , produksi padi hingga Juni 2004 tercatat 6 juta ton gabah kualitas giling (GKG) yang setara dengan 3,17 juta ton beras. Sedangkan, kebutuhan beras hanya sekitar 1,87 juta ton dengan asumsi besar konsumsi 113,8 kg/kapita dalam setahun.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jateng Gatot Aji Sutopo meragukan pernyataan tentang keberadaan beras impor tidak akan masuk ke pasar Jateng. Pasalnya, pengawasan terhadap arus distribusi melalui jalur transportasi sulit dilakukan.

Ia berharap beras impor yang sudah masuk agar tidak dipasarkan, tetapi disimpan oleh Bulog untuk dijadikan stok bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Hal ini dilakukan agar tidak merugikan petani.

Banyumas juga Jamin

Bulog Sub Divisi Regional (Subdivre) IV Banyumas menjamin bahwa peredaran beras impor tidak akan masuk ke wilayah tersebut. Pasalnya, saat ini stok beras di empat kabupaten yakni Banyumas, Purbalingga, Cilacap dan Banjarnegara yang masuk wilayah kerjanya lebih dari cukup. Stok beras untuk masyarakat miskin (raskin) juga masih mencukupi sampai Juli 2006.

Kepala Bulog Subdivre IV Banyumas, Imam Syafii mengatakan bahwa rencana impor beras tidak akan menganggu pasar di Banyumas. Kalaupun nanti ada inpor beras pemasarannya juga akan dibatasi serta diawasi.

"Impor beras itu tidak akan masuk ke gudang Bulog di wilayah Jawa, tetapi di luar Jawa. Sehingga kami yakinkan, bahwa gudang Bulog di Banyumas tidak akan dimasuki beras impor," kata Iman kemarin kepada wartawan di ruang kerjanya.

Wajib Dibatalkan

Staf pengajar Jurusan Teknologi Industri Pertanian UGM Yogyakarta, Dr Ir Mochammad Maksum MSc, peneliti Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, Selasa (22/11), mengatakan, pembatalan impor beras yang masih dibicarakan di DPR hukumnya wajib, meski dimensinya semakin melebar.

Pembatalan tersebut bukanlah sekadar menjaga kesejahteraan petani, tetapi menunjukkan sense of crisis petinggi negara terhadap nasib petani. Sekaligus sebagai upaya rehabilitasi public trust, yang telah mempercayakan amanatnya kepada SBY-JK.

''Tanpa kebesaran hati SBY-JK dalam hal itu, kebesaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) semakin merosot legitimasi publiknya. Rendahnya sense of crisis itu harus diperhatikan SBY-JK sebagai indikasi penting penentu reshuffle kabinet,'' tuturnya. (P12,G22,H12,mhr-55,41h)