JAKARTA -Tidak ada alasan dari Partai Golkar untuk tidak mendukung duet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Jusuf Kalla (JK), terkait dengan wacana reshuffle dan koalisi permanen yang terus menggelinding belakangan ini. Ini dampak Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Hal itu dikatakan Ketua Partai dan Andi Matalatta dan Burhanuddi Napitupulu dalam jumpa pers di DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (22/11) kemarin.

Andi menjelaskan, Partai Golkar tetap melakukan pendekatan-pendekatan pada pemerintah melalui ketua umumnya. Yang pasti sikap partai pada pemerintah tetap kritis, objektif, dan proporsional. "Bahwa ada wacana internal untuk membangun koalisi permanen, itu belum final. Karena ada fixed term masa jabatan yang lima tahun," kata Andi Matalatta.

Dia juga mengingatkan, tidak dikenal istilah gagal manajemen. Yang ada adalah gagal hukum, yaitu telah terjadi pelanggaran hukum. "Karena itu, untuk menjembatani hubungan dengan DPR, muncul ide koalisi permanen," tambahnya.

Sementara itu, Burhanuddin Napitupulu menilai, masalah reshuffle telah membuat bangsa Indonesia terus-menerus bertikai. "Padahal, di Afrika Selatan, warga kulit hitam dan kulit putih bisa berdamai. Begitu pula di Jepang yang bisa setiap tiga bulan ganti perdana menteri," katanya.

Namun dia menyadari, setiap partai politik (parpol) pasti akan berusaha untuk menempatkan kadernya di eksekutif dan legislatif. "Begitu pula Partai Golkar yang ikut 'berkeringat' dalam pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah. Golkar juga ikut bertarung untuk memperebutkan posisi presiden, wakil presiden, gubernur, dan bupati/wali kota," ujarnya.

Di tempat terpisah, peneliti dan sejarawan Hermawan Sulistyo mengatakan, perombakan kabinet harus berdampak pada pemulihan ekonomi. Keharusan itu diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah saat ini.

"Perombakan kabinet ke arah pemulihan ekonomi adalah yang paling dibutuhkan saat ini," katanya, kemarin.

Dia mengingatkan, masalah rakyat kini adalah kesulitan menghadapi gejolak harga yang berkelanjutan. "PNS golongan I dan II mungkin akan menerima kenaikan gaji. Tapi para pengusaha yang tahu ada kebijakan itu, akan menaikkan harga. Dampaknya, inflasi terjadi terus-menerus," tambah Hermawan.(sas,aih-49t)