JAKARTA -Para duta besar dari negara Timur Tengah gerah atas pernyataan anggota DPR RI yang menyebutkan ada diplomat yang turut mendanai aksi terorisme di Indonesia. Mereka pun akan minta klarifikasi ke Deplu.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Urusan Luar Negeri Amris Hasan kepada wartawan saat menyampaikan pendapat para duta besar atas penyataan anggota DPR dari Fraksi PDI-P Effendi Simbolon, Selasa (22/11).

"Beberapa dubes Arab menyatakan keresahannya atas pernyataan itu. Kalau ada pernyataan seperti itu, seyogianya Deplu saja yang memanggil mereka. Tidak perlu dipublikasikan, karena mereka adalah para pejabat perwakilan negara-negara di Timur Tengah," kata Amris yang juga anggota Fraksi PDI-P.

Menurutnya, para diplomat itu mempertanyakan dan meminta klarifikasi saat bertemu dalam sebuah acara.

Dikatakan Amris, pernyataan itu sudah dibuktikan oleh pernyataan Kapolri mengenai tidak ada keterlibatan diplomat. Karena itu, dia berharap, setiap pernyataan anggota DPR yang berkaitan dengan hubungan luar negeri hendaknya disampaikan secara hati-hati, agar tidak memengaruhi hubungan kerja sama yang selama ini sudah terjalin baik.

Apalagi negara-negara di Timur Tengah selama ini cukup baik dalam bekerja sama dengan Indonesia, baik dalam program bantuan penanganan bencana maupun lainnya.

"Meski anggota DPR mempunyai hak menyatakan pendapat, namun harus bertindak dewasa dan menahan diri sampai menemukan bukti yang kuat, terutama kalau berkomentar tentang negara lain. Apa kita tidak marah, kalau negara kita dikatakan sebagai sarang teroris oleh orang luar," cetusnya.

Hal yang sama juga diungkapkan anggota Komisi I DPR Ade Daud Nasution. Menurutnya, setelah pertemuan dengan duta besar dari Timur Tengah di Kedubes Turki, para dubes merasa resah atas pernyataan wakil rakyat tersebut.

Agar tidak menjadi preseden buruk, Pemerintah Indonesia melalui Deplu harus klarifikasi, karena bagaimanapun diplomat yang dikirim oleh masing-masing negara merupakan pejabat negara yang harus dihormati.

Para dubes juga berencana mengklarifikasi masalah itu ke Deplu. "Mereka kaget dan resah," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Fahmi Idris menyesalkan dugaan keterlibatan TKI mendanai kegiatan terorisme. Jika benar, TKI itu harus ditangkap.

"Kasihan para TKI kita. Mereka bekerja mencari nafkah, tetapi malah dicurigai sebagai jaringan teroris. Kalau memang ada TKI yang patut dicurigai, silakan saja ditangkap."

Fahmi meminta TKI yang membawa pulang hasil jerih payahnya selama bekerja tidak dicurigai sebagai bagian dari teroris. "Tetapi, jangan lantas semua TKI yang pulang bawa uang langsung dituduh bagian dari terorisme, kan kasihan."

Menurut dia, Depnakertrans tidak akan membuat kebijakan apa pun soal TKI dan terorisme. "Biarkan polisi yang bekerja dulu," kata Fahmi.

Seperti diberitakan, Kapolri Jenderal Pol Sutanto menyatakan, jaringan Arab Saudi memanfaatkan TKI sebagai kurir dalam membantu pendanaan kegiatan terorisme.

Namun Sutanto menolak menyebut berapa dana yang dibawa kurir ini. Dana tersebut, menurut Sutanto, selain untuk kegiatan terorisme di Indonesia, pernah juga dipergunakan untuk beberapa peledakan di Filipina.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak semua pihak, khususnya para ulama dan pemuka agama, untuk menyatakan perang pada ideologi terorisme. Sebab, di Indonesia saat ini, meski banyak pelaku teror ditangkap, tapi karena ideologi teroris masih berkembang, maka masih muncul pelaku-pelaku baru.

Ketika membuka Rapat Koordinasi Polisi, Polsus, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Mabes Polri Jakarta, Selasa (22/11), Wapres menegaskan, ideologi terorisme harus diperangi. Sebab ideologi mereka sangat berbahaya bagi sebuah bangsa.

"Ideologi terorisme berupaya setiap saat untuk memperluas jaringan dan memperbanyak anggota," katanya mengingatkan. Karena itu, menurut Kalla, dalam memberantas terorisme ada dua perang.

Pertama, perang fisik, yakni mulai dari penegakan hukum hingga aksi tembak-menembak seperti yang dilakukan polisi ketika menangkap tokoh utama teroris Dr Azahari baru-baru ini. Kedua, yang tidak kalah penting, perang secara ideologi.

Wapres mencontohkan, karena polisi hanya bisa melakukan pembasmian atau menangkap 9 orang misalnya, maka jika ideologi ekstrem itu masih tetap berjalan, yang 9 orang itu akan terus bertambah dan terlatih.

"Yang terjadi hari ini ditangkap sepuluh. Ideologi jalan terus yang ekstrem bisa mendidik lagi 15-50 orang, itulah hebatnya," paparnya.

Karena perang ideologi hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki ideologi atau memiliki dasar pemahaman keagamaan seperti para ulama dan kiai, Kalla mengajak mereka untuk melaksanakan peranannya guna menyosialisasikan ideologi yang benar untuk menyingkirkan ideologi yang salah yang dimiliki oleh para teroris.

"Tokoh agama, pemuka masyarakat, dan masyarakat seluruhnya harus menyatakan perang pada jihad yang salah dan ideologi terorisme. Tugas mereka adalah menjelaskan orang-orang untuk tidak menggunakan ideologi yang salah, dan menjalankan ibadah serta berjuang di jalan yang benar," tandasnya.

Karena itu, Wapres menyambut gembira para ulama Indonesia yang menyatakan perang kepada ideologi terorisme, dengan menyatakan bahwa aksi terorisme merupakan pemahaman jihad yang salah.

Selain para pemuka agama, Wapres juga mengimbau pihak-pihak terkait seperti yang bergerak di bidang kependudukan dan imigrasi untuk selalu waspada terhadap semua kegiatan teroris.

Instansi bidang kependudukan, misalnya, harus selektif dalam pembuatan KTP. Sedangkan imigrasi dan instansi lain seperti Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan PPATK Depkeu bisa mengawasi arus dana yang keluar-masuk Indonesia.

"Teroris bukan berdiri sendiri, melainkan menyangkut semua hal seperti polisi, imigrasi, aliran uang, serta camat dalam hal pembuatan KTP," paparnya.

Kalla berkeyakinan, jika perang pada ideologi yang salah dapat dijalankan, perang fisik seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pencarian bom, bahkan kontak senjata dapat dijalankan dengan lebih ringan oleh kepolisian.

Mata Rantai

Kapolri Jenderal Sutanto terkait dengan aliran dana untuk terorisme mengatakan, hingga kini pihaknya sudah memutus mata rantai aliran dana terorisme di Indonesia. "Keberadaan terorisme di Indonesia sudah melemah, karena aliran dana mereka sudah diputus saat pengeboman lalu," katanya.

Aliran dana tersebut, kata dia, terputus pada Juli 2005 karena pelakunya sudah dibekuk. "Penyidikan Polri menemukan, mereka menyalurkan dana tidak melalui perbankan, tetapi melalui kurir yang terputus, sekali pakai ganti orang lagi," ucapnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Anang Budihardjo, terkait dengan aliran dana tersebut.

"Aliran dana sejauh ini memang dari TKI. Sebab, mereka kebanyakan hanya dititipi untuk menjadi kurir."

Kendati demikian, kata dia, pihaknya tidak akan menyalahkan TKI yang dititipi dana tersebut. "Mereka kan berangkat menjadi TKI bukan dengan niat dititipi uang," katanya, seraya menambahkan, Polri sudah mengantongi nama orang yang menjadi kurir terorisme tersebut.

Pada bagian lain, Sutanto mempersilakan pihak keluarga pelaku bom Bali II mengambil jenazah para pelaku untuk segera dimakamkan.

"Kami akan memfasilitasi pemulangannya untuk dimakamkan di kampung halaman," katanya.(A20,aih,dtc-48t)