logo SUARA MERDEKA
Line
Selasa, 22 Nopember 2005 SALA
Line

Petugas DLLAJ Boleh Menilang

  • Penegakan Perda LLAJ

KARANGASEM - Selain polisi, pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Pemkot Surakarta juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas angkutan jalan. Pemberian wewenang yang diatur dalam Perda LLAJ itu merupakan yang pertama di Jateng atau yang ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Bandung.

Wewenang tersebut bukan untuk memeriksa surat-surat kelengkapan berkendara seperti SIM dan STNK, tapi hanya sebatas surat-surat kelengkapan atau kelayakan jalan. Seperti surat atau buku jalan kendaraan ataupun kondisi kendaraan yang digunakan.

Meski demikian dengan wewenang tersebut, menurut Kepala Dinas LLAJ Ponco Wibowo, petugas DLLAJ Surakarta berhak menilang kendaraan bermotor yang melanggar lalu lintas. Petugas bisa menahan SIM atau STNK atau bahkan menahan kendaraan bermotor jika pelanggaran yang dilakukan cukup berat.

"Wewenang itu terkait dengan tugas kami selaku petugas yang mengawasi penegakan Perda LLAJ," ujar Ponco seusai mengikuti rapat paripurna penyerahan hasil pembahasan pansus Raperda LLAJ di DPRD, kemarin.

Dikatakan, dalam rangka pengawasan penegakan perda, petugas DLLAJ diperbolehkan menggelar operasi lalu lintas.

Operasi itu bisa saja dilaksanakan secara gabungan baik dengan polisi maupun instansi terkait lainnya atau operasi sendiri.

"Kami telah menyiapkan segala sesuatu di lapangan, termasuk sumber daya manusia dalam rangka penegakan disiplin berlalu lintas di Solo," tambahnya.

Dipangkas

Menurut juru bicara Pansus Yuli Purwaningsih, Raperda LLAJ yang akan ditetapkan hari ini banyak sekali mengalami pemangkasan setelah didiskusikan dengan kepolisian. Cukup banyak pasal dan ayat dalam perda itu yang dihapus atau diubah redaksionalnya. Dengan pemangkasan itu, banyak wewenang DLLAJ yang berkurang.

Dikatakan, dengan semakin berkembangnya pembangunan, terbatasnya kapasitas jalan dan peningkatan pemakai jalan serta berkurangnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan fasilitas jalan yang ada, maka Solo memang membutuhkan perda khusus yang dengan jelas dan tegas mampu mengatur terciptanya lalu lintas dan angkutan jalan yang baik, sehingga kenyamanan bisa dirasakan masyarakat, terutama para pengguna jalan.(G8-36v)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA