KUDUS - Pemberian subsidi langsung tunai (SLT) tahap I untuk triwulan pertama beberapa waktu lalu, dinilai salah sasaran dan tidak memberdayakan pontensi masyarakat. Bahkan, pemberian dana tunai Rp 300.000 tersebut dalam kenyataannya di sejumlah daerah menimbulkan konflik antarwarga.

Hal itu kemarin dikemukakan Ketua Persaudaraan Kepala Desa (Persada) Kudus, Abdul Rozaq.

Lebih lanjut dia mengusulkan SLT diganti dengan program kerja seperti padat karya. Jika hal itu bisa terealisasi, potensi kreativitas masyarakat dapat optimal ketimbang sekadar menerima bantuan tunai.

"Misalnya, pembangunan sarana fisik atau pengelolaan usaha kolam ikan, dan sejenisnya," ujarnya.

Sejauh ini, lanjut dia, SLT yang telah direalisasikan itu boleh dikatakan sebagai bantuan bagi orang jompo yang memang sangat membutuhkan.

Namun dalam kenyataannya, penerima bantuan itu masih ada yang berfisik segar bugar dan masih mampu mencari penghasilan sendiri.

Hanya, tandasnya, bila program itu dilanjutkan lagi, pihaknya meminta kepada penanggung jawab pelaksanaan, yakni Badan Pusat Statistik (BPS) untuk benar-benar terjun ke lapangan dalam melakukan pendataan.

Dia berpendapat, karena sosialisasi yang kurang optimal, sejumlah perangkat desa terpaksa mendaftarkan semua warganya untuk mendapatkan SLT.

Hal itu terpaksa dilakukan pihak desa untuk menghindari konflik.

Meski tak menyebut nama desa, Rozaq mencontohkan ada sebuah kepala desa di wilayah Kecamatan Jati terpaksa menuruti usulan warga untuk mendaftar semua penduduk. "Ada 800 kepala keluarga yang didaftarkan sebagai orang miskin," tandasnya. (H8-61d)